DPR Sayangkan ICW Terima Dana Asing

Berdasarkan data yang dilansir situs tersebut, ICW menerima dana sebesar 45.470 dolar AS, atau setara Rp 409.230.000.

DPR Sayangkan ICW Terima Dana Asing
NET
ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX Fraksi Golkar DPR Poempida Hidayatulloh Djatiutomo, menyayangkan salah satu lembaga yang menerima dana dari Bloomberg Initiative adalah Indonesian Corruption Watch (ICW).

Berdasarkan data yang dilansir dari www.tobaccocontrolgrants.org, ICW diduga menerima dana atas keikutsertaan mengkampanyekan anti-tembakau dan anti-rokok di Indonesia, dari lembaga fund raising Amerika Serikat (AS), Bloomberg Initiative.

Berdasarkan data yang dilansir situs tersebut, ICW menerima dana sebesar 45.470 dolar AS, atau setara Rp 409.230.000. Dana dikucurkan pada periode program Juli 2010 hingga Maret 2012. Poempida mengatakan, LSM menerima dana asing memang tidak dilarang.

"Namun, ini kan hanya memperjelas analisa saya, bahwa gerakan anti-tembakau benar-benar dimotori oleh pihak asing," ujarnya kepada Tribun, Jumat (29/6/2012).

LSM seperti ICW, lanjut Poempida, boleh saja menerima dana asing. Tapi, jangan sampai menggadaikan semangat nasionalisme dan kedaulatan sebagai bangsa.

Menurut politisi muda Partai Golkar, dalam isu gerakan anti-tembakau, pemikiran yang seimbang, obyektif, dan adil harus menjadi basis pembuatan kebijakan.

Saat raker dengan Menkes di Komisi IX beberapa waktu lalu, Poempida mengaku sudah mengingatkan Menkes Nafsiah Mboi, agar juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengendalian Tembakau.

"Saya berusaha mengingatkan, bahwa kretek itu tidak dapat disamakan dengan rokok-rokok di dunia internasional, dan jangan sampai agenda asing berperan dalam hal pembuatan kebijakan mengenai kretek," tuturnya.

Dalam keadaan perekonomian yang sedang berkembang, jelas Poempida, basis periklanan dari perusahaan rokok domestik masih mewarnai industri periklanan. Lantas, apa yang terjadi jika iklan rokok dibatasi?

Menurut Poempida, tak hanya industri periklanan yang akan terkena dampaknya, namun juga bisnis media yang bergantung kepada periklanan.

Sejauh mana dampak ini kemudian berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, adalah tugas pemerintah untuk melakukan studi komprehensif.

Ia menerangkan, kebijakan yang dibuat dengan tidak mempertimbangkan keterkaitan berbagai elemen secara menyeluruh, akan menciptakan 'system archetype' yang sering ia sebut sebagai 'tragedy of the commons'.

"Anehnya lagi, terlepas dari isinya, RPP menggunakan judul 'Pengamanan'. Bukankah pengamanan tugas TNI dan POLRI? Ada agenda apa Kemenkes ingin 'mengamankan' produk tembakau? Apakah para wanita yang menggunakan tembakau secara tradisional dengan sirih untuk memelihara giginya juga akan 'diamankan'? beber Poempida. (*)

BACA JUGA 

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Yaspen Martinus
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com © 2017
About Us
Help