Jumat, 28 November 2014
Tribunnews.com

Ada Dugaan Korupsi dalam Lelang Pupuk

Jumat, 6 Juli 2012 09:03 WIB

Ada Dugaan Korupsi dalam Lelang Pupuk
lemahsinyal.blogspot.com
Ilustrasi pupuk

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--DPR didesak meminta kepada KPK, menelusuri dugaan korupsi dalam proyek pengadaan pupuk senilai puluhan miliar rupiah di Kementerian Pertanian. Diduga proyek ini diduga sudah 'diatur' oleh oknum Banggar DPR.

Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi kepada para wartawan menjelaskan, bau dugaan korupsi dalam lelang proyek pupuk itu sudah sangat kuat.

"Praktek seperti ini  tidak melibatkan oknum anggota DPR secara langsung. Namun, praktek beking membekingi proyek APBN ini harus dihilangkan. KPK harus bisa masuk lebih dalam ke setiap praktek-praktek tender yang rawan permainan.  Kalau ada dugaan orang Banggar bermain, bisa saja,” kata Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis (5/7/2012).

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR membidangi pertanian, Romahurmuzy, mendesak Kementerian Pertanian untuk mendalami laporan adanya permainan dalam proyek pengadaan dekomposer cair dan pupuk hayati cair di Kementerian itu.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pengadaan yang bermasalah itu adalah pengadaan Paket C Dekomposer Cair dan Pupuk Hayati Cair (Pulau Jawa). Nomer pengadaanya adalah 04.4/ADP/Pan/D/4/2012 bertanggal 5 April 2012, dengan nilai proyek Rp 81 miliar.

Disebutkan pengadaan itu terindikasi rawan permainan dengan salah satu anggota Banggar yang membekingi salah satu perusahaan peserta tender proyek. Prusahaan yang digunakan, ternyata pernah digunakan oleh Muhamad Nazaruddin untuk memuluskan salah satu proyeknya di Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, yakni PT Daya Mery Persada.

"Kami mendesak KPK agar menyoroti proyek yang dikabarkan melibatkan anggota banggar DPR itu," Uchok menambahkan.

“Bayangkan, jika perusahaan tersebut yang menang. Jelas, ini akan memancing
kecurigaan pada tender tersebut. Karena itu, jika dugaan adanya permainan itu betu,l akan lebih baik penetapan pemenang tender tersebut ditunda," katanya lagi.

Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas