• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 1 November 2014
Tribunnews.com

Mabes Polri Minta IPW Berikan Data Polisi Pungli

Jumat, 13 Juli 2012 21:25 WIB

Mabes Polri Minta IPW Berikan Data Polisi Pungli
net
ilustrasi Pungli

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesian Police Watch (IPW) hari ini merilis aksi Pungutan Liar (Pungli) oknum polisi terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa pengamanan. Total uang pungli dari sejumlah perusahaan tersebut disebutkan lebih dari Rp 682 miliar per tahun.

Atas hal tersebut, Mabes Polri meminta IPW memberikan data valid terkait aksi Pungli tersebut supaya tidak menimbulkan fitnah terhadap institusi Polri secara keseluruhan.

"Apapun yang dikatakan masyarakat harus mempunyai data dan fakta agar tidak jadi fitnah. Kalau bicara institusi, itu tidak mungkin. Kalau oknum (mungkin)," ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Pol Agus Rianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/7/2012).

Menurut Agus, jika dikatakan institusi Polri yang melakukan, jelas pihaknya membantah. Pun, lanjut Agus, jika aksi tersebut dilakukan secara perorangan ia meminta data secara jelas.

"Kalau secara institusi, Polri tidak mungkin melakukan, tapi kalau oknum itu perlu data," ujarnya.

Meskipun demikan, Mabes Polri tidak akan memberi ampun bagi siapa pun anggotanya yang melakukan Pungli.

"Kalau ada yang melanggar pasti kita akan beri sanksi tegas," ujarnya.

Sebelumnya, IPW merilis di Indonesia terdapat 632 perusahaan jasa pengamanan. Perusahaan itu diharuskan memiliki enam surat izin dari Polri. Surat-surat izin tersebut berupa surat jasa pengamanan, jasa konsultasi keamanan, jasa kawal angkut uang dan barang berharga, jasa pelatihan, jasa penerapan peralatan keamanan, serta jasa pengadaan satwa.

Setiap satu surat izin, disebutkan perusahaan jasa pengamanan dipungli Rp 7,5 juta di tingkat Polda dan Rp 7,5 juta di tingkat Mabes Polri. Setiap enam bulan izin tersebut harus diperpanjang. Satu paket izin tersebut untuk satu lokasi pengamanan. Jika memiliki tiga lokasi pengamanan, disebutkan perusahaan wajib memiliki tiga paket surat ijin. Untuk itu IPW mendesak dilakukan audit terhadap kekayaan maupun rekening pejabat Polri yang menangani izin perusahaan-perusahaan tersebut.

Selain itu, IPW meminta jika aksi Pungli ini tetap dibiarkan, maka Polri harus segera melepaskan pin Anti-KKN yang dikenakan setiap anggotanya. Menurut IPW, penggunaan pin tersebut seperti tidak punya arti apa-apa karena pungli dan KKN masih terjadi dimana-mana.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
0 KOMENTAR
722581 articles 0 0
Default
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas