• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 26 Juli 2014
Tribunnews.com

CWM: Kemitraan UNM-BPKP Harus Transparan

Sabtu, 14 Juli 2012 02:53 WIB
CWM: Kemitraan UNM-BPKP Harus Transparan
TRIBUn TIMUR
Kampus Universitas Negeri Makssar

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Corruption Watch Movement (CWM)meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan untuk membuka ruang pamantauan publik, Jumat (13/7/2012). Seruan ini terkait MoU kemitraan antara Universitas Negeri Makassar dengan BPKP Sulsel dalam implementasi sistem pengendalian intern pemerintah.

Koordinator Umum CWM, Fadli Herman menilai kemitraan yang terjalin antar kedua lembaga tersebut harus terbuka ke publik. “Kemitraan itu perlu, tetapi harus ada pemisahan total”, katanya. Pasalnya, lanjut Fadli, UNM saat ini sedang tersandera kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran pembangunan Menara Pinisi dan dalam penyelidikan Kejati Sulsel.

Melalui ekspose bersama Mei lalu, Kejati Sulsel dan BPKP Perwakilan Sulsel menyepakati ada pelanggaran hukum dalam proses pengelolaan keuangan anggaran pembangunan Menara Pinisi di UNM, tahun anggaran 2009-2011.

Namun, Kejati mengakui upaya pengungkapan penyalahgunaan keuangan negara dalam kasus itu cukup rumit. Alasannya, harus dilakukan pemisahan nilai anggaran baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun yang penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut Fadli, posisi BPKP Sulsel dalam kemitraan ini berpotensi untuk mengaburkan penyelidikan yang berjalan, mengingat hasil audit investigasi BPKP Sulsel atas temuan kerugian keuangan negara dalam kasus ini sedang ditunggu-tunggu publik.

“Ini harus mendapat perhatian serius, sudah 2 bulan dokumen lengkap di tangan BPKP namun tak kunjung mengaudit”, ungkapnya.

Berdasarkan catatan CWM, seluruh data rekaman transaksi keuangan dalam proyek tersebut sudah di tangan BPKP. Dokumen itu berupa daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) 2009-2011, RKA-KL , SP2D, Daftar Transaksi SPM KPPN, dan dokumen kontrak. “Dokumen itu menggambarkan secara vulgar jejak penyalahgunaan anggaran”, ungkap Fadli. Karenanya, lanjut Fadli, BPKP penting untuk segera melakukan audit.

Desakan CWM juga didasari adanya kecurigaan terhadap upaya BPKP Sulsel untuk mengaburkan temuan awal penyidik Kejati. Dari hasil monitoring CWM, terungkap bahwa dalam rekonstruksi data yang dilakukan BPKP belum ditemukan adanya kerugian keuangan negara. Tidak hanya itu, BPKP dinilai menganggap wajar adanya pengalihan anggaran, padahal sebelumnya telah bersepakat dengan Kejati bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Sementara itu, menurut Kepala Bidang Investigasi BPKP Sulsel, Joko Supriyanto, BPKP masih menunggu tambahan data dari Kejati Sulsel sebelum memutuskan untuk melakukan audit investigasi.

Editor: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas