Sabtu, 25 April 2015
Tribunnews.com

BPK: Biaya Perjalanan Dinas Kemenpora Rp 234 M Tak Patut

Jumat, 20 Juli 2012 04:05 WIB

BPK: Biaya Perjalanan Dinas Kemenpora Rp 234 M Tak Patut
net
ilustrasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada hal yang dikecualikan BPK sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya dalam Laporan Keuangan.

Demikian diungkapkan Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III, J Widodo H Mumpuni dalam Media Workshop yang bertemakan "Menjawab Keingintahuan Publik tentang Opini BPK" di Gedung BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (19/7/2012).

Pengecualian pertama BPK dalam Laporan Keuangan Kemenpora adalah pemberian bantuan atau Program Kepemudaan dan Keolahragaan sebesar Rp 2,6 triliun dengan jumlah penerima bantuan 2.829.

"Dari realisasi penyaluran bantuan tersebut, 1.857 penerima bantuan senilai Rp 1,8 triliun atau 71,05 persen tidak menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuanannya," kata Widodo.

Menurut dia, pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai oleh Kemenpora, sehingga realisasi penggunaan dana bantuan tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

Halaman123
Penulis: Adi Suhendi
Editor: Anwar Sadat Guna
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas