Kamis, 27 November 2014
Tribunnews.com

Eva Kusuma Sundari Pertanyakan Denny Indrayana

Jumat, 27 Juli 2012 02:34 WIB

Eva Kusuma Sundari Pertanyakan Denny Indrayana
rachmat hidayat
Eva Kusuma Sundari

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kendati mengapresiasi tugas KPK memproses hukum politisi senior PDIP Emir Moeis dalam korupsi proyek PLTU Tarahan 2004, partai oposisi melawan.

Publikasi status tersangka yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana diyakini sarat kepentingan politik.Izedrik Emir Moeis yang kini menjabat Ketua Komisi XI DPR, diduga menerima suap 3.000 dolar AS atau sekitar Rp 3 miliar dari PT Alstom Indonesia (AI), kala proses tender proyek PLTU Tarahan di Lampung Selatan 2004 silam.

Sebelum KPK mengumumkan secara resmi, Kamis (26/7), Wamenkum HAM Denny Indrayana mempublikasikan status tersangka Emir saat memberi penjelasan pencegahan yang diajukan KPK per 23 Juli 2012 lalu.

Publikasi mantan Jubir Presiden SBY yang mendahului instansi berwenang, KPK itulah yang memantik protes dan gugatan dalam etika ketatanegaraan maupun secara politis.

"Kita heran, timing penetapan status tersangka oleh Denny, sepertinya dipaksakan dengan pelaksanaan Pilgub DKI, dan prosesnya supercepat dibanding kasus Hambalang terhadap politisi partai penguasa," tegas Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR Jakarta, Kamis (26/7).

Tak hanya itu, Eva menggugat kapasitas Denny. "Sejak kapan Wamenkum HAM sebagai penegak hukum dan menetapkan tersangka? Apa itu jabatan sampingan sebagai Jubir (juru bicara) KPK sekaligus Jubir Demokrat?" tegas Eva.

"Kenapa hanya kepada PDIP (Emir Moeis) dan tidak ke politisi lain? Dari Demokrat, misalnya?" tegas politisi PDIP ini.

Eva menegaskan, PDIP dan semua kader PDIP menghormati hukum, termasuk proses penyelidikan maupun penyidikan yang dilaksanakan KPK. PDIP tak akan menghalangi, apabila ada kader yang terbukti melanggar hukum.

Kendati demikian, ia tak mengerti manuver politik mantan Jubir Presiden SBY tu.

Ia menyerahkan proses pendisiplinan sepenuhnya kepada presiden. "Jika politik etika saja kabur, bagaimana politik hukumnya?" tandas Eva, menggelitik.

Yang lebih parah lagi, kata Eva, KPK protes publikasi Denny. "Semakin kelihatan bahwa kasus Emir bukan semata kasus hukum, tapi ada dimensi politik. Politisasi jelas terbaca, menjelang Pilkada DKI sebagai manuver Demokrat," tudingnya.

Eva menyesalkan karut-marut proses penanganan hukum yang kental kepentingan politik saat ini. "Sehingga, pidato SBY yang mengatakan bahwa penanganan hukum tak tebang pilih, seperti jauh panggang dari api. Faktanya, tebang pilih amat nyata," tandas Eva.

Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas