• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Hotma: Geledah Kantor Korlantas Polri, KPK Langgar Etika

Rabu, 1 Agustus 2012 19:14 WIB
Hotma: Geledah Kantor Korlantas Polri, KPK Langgar Etika
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Korlantas Mabes Polri, di Jalan MT Haryono, Jakarta, Selasa (31/7/2012). KPK menyidik dugaan kasus suap dalam proyek pengadaan simulator motor dan mobil senilai Rp 196,87 milyar. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Korps Lalu Lintas Polri, kuasa hukum Irjen Pol Djoko Susilo, Hotma Sitompul menganggap KPK sudah melakukan pelanggaran etika.

Hotma membantah bila Polri menghambat upaya KPK melakukan penyidikan dalam kasus pengadaan alat simulator SIM di Korlantas Polri.

"Pendapat tersebut tidak benar. Polri tidak pernah menghalangi dan atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK, khususnya pada saat dilakukan penggeledahan pada hari Selasa 31 Juli 2012 di gedung Korlantas Mabes Polri," jelas Hotma di kantornya, Jalan Martapura Nomor 3, Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).

Pada saat itu, menurut Hotma kepolisian hanya menginformasikan kepada KPK sampai saat ini juga sedang dilakukan penyidikan oleh kepolisian dan telah ditetapkan beberapa orang tersangka.

"Dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan Simulator SIM yang diminta KPK, juga merupakan dokumen-dokumen yang sedang menjadi objek penyidikan kepolisian," jelasnya.

Meskipun demikiann Hotma mengungkapkan bahwa pihaknya tetap menghormati proses yang sedang dilakukan KPK.

"Dapat kami sampaikan bahwa tindakan KPK terindikasi pelanggaran etika, bahkan pelanggaran hukum yang dillakukan KPK dalam proses penggeledahan dan penyitaan tersebut," ungkapnya.

Hotma pun mengatakan bahwa jangan ada pemikiran yang menganggap bila ada pihak yang tidak sependapat dengan cara kerja KPK, lalu dianggap sebagai pihak yang tidak mendukung atau anti pemberantasan korupsi.

Pihaknya tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi, terlebih-lebih jangan ada pendapat yang mengatakan bila ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan-tindakan atau upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan melanggar undang-undang dianggap menghambat upaya pemberantasan korupsi.

"Yang kami ingin kritisi adalah bila ada upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum dan undang-undang," jelas Hotma.

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Willy Widianto
3 KOMENTAR
785612 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Saskia Tiffany-Kamis, 2 Agustus 2012 Laporkan
    Kalo benar Polri juga sedang melakukan penyelidikan, harusnya mereka dapat bersikap kooperatif dan menyambut niat baik KPK utk membantu penyelidikan agar lebih cepat terungkap. Tp dengan ketidak-transparanan pihak kepolisian justru memperkuat dugaan adany
  • heran-Kamis, 2 Agustus 2012 Laporkan
    tolong jelaskan dimana letak pelanggarannya coy... sonto loyo pengacara ngak waras...
  • franky agung-Rabu, 1 Agustus 2012 Laporkan
    Kalau tidak begitu akibatnya barang bukti bisa hayut bung. Sudah kpk nyenatakan
    tersangka. Barulah pihak yg bersangkutan ikut nenyatakan ,aneh dunia penuh
    dengan orang yg tak ada harga diri lagi
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas