ICW Kritisi Vonis Bebas Ketua DPRD Kukar dan Bupati Jembrana

Rabu, 1 Agustus 2012 19:18 WIB

ICW Kritisi Vonis Bebas Ketua DPRD Kukar dan Bupati Jembrana
Tribun Kaltim
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Kantor KPUD Kukar, Senin (16/7/2012).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Imanuel Nicolas Manafe

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesian Legal Roundtable dan Masyarakat Pekerja Antikorupsi menemukan beberapa kejanggalan terkait vonis bebas dari sejumlah kasus korupsi.

"Diantaranya, kasus terdakwa Salehuddin, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kertanegara dan I Gede Winasa, Bupati Jembrana," ujar Peneliti Divisi Peradilan ICW, Donal Fariz kepada wartawan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Rabu (1/8/2012).

Donal mengungkapkan, dua terdakwa kasus korupsi yang kini sedang proses ditangani Hakim Agung pada tingkat Kasasi ini tidak seharusnya divonis bebas pada pengadilan tingkat pertama.

Koalisi menilai adanya kekeliruan hakim dan jaksa penuntut umum yang menyebabkan vonis bebas menjadi kontroversial.

"Dari hasil eksaminasi yang dilakukan, menurut koalisi kasus tersebut dinilai tidak patut dibebaskan," kata Donal.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Kalimantan Timur membebaskan Salehuddin, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara nonaktif pada bulan November 2011 lalu.

Halaman
12
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help