Minggu, 21 Desember 2014
Tribunnews.com

KPK Isyaratkan Tersangka Baru Kasus Tanah Barata

Rabu, 8 Agustus 2012 21:00 WIB

KPK Isyaratkan Tersangka Baru Kasus Tanah Barata
Istimewa
Ilustrasi tahanan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan eks Direktur Keuangan PT Barata Indonesia, Mahyuddin Harahap, sebagai tersangka pada 10 Maret 2012 lalu, ada kemungkinan bertambahnya tersangka baru kasus kerugian Rp 40 miliar penjualan tanah PT Barata di Jl Raya Ngagel 109 Wonokromo, Surabaya itu.

Siapa yang bakal menyusul jadi tersangka setelah Mahyuddin, KPK masih menutup rapat-rapat. "Sampai hari ini belum ada tersangka baru dalam kasus ini," kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu (8/8/2012) via layanan pesan singkat (SMS).

Namun kepada situs berita lain, Johan Budi menegaskan kalau KPK berencana kembali melakukan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur PT Siantar Top, Shindo Sumidomo, terkait kasus yang sama.  Bila pemanggilan terhadap Sumidomo benar-benar terjadi, ini adalah pemanggilan yang kedua kali setelah pemeriksaan pertama pada 19 Juli 2012 lalu.

Rupanya KPK merasa semakin perlu memeriksa lebih intensif pengusaha tambang asal Sulawesi Tenggara itu. "Dia diperiksa karena penyidik menilai ada keterkaitannya, " tegas Johan Budi seperti dilansir situs berita Inilah.com, Senin (6/8/2012).

Johan bahkan menegaskan, terbuka peluang tersangka bertambah meski dia tak menyebut nama calon tersangka.

Namun ketika ditanya apakah calon tersangka baru itu adalah juragan pabrik makanan ringan PT Siantar Top Shindo Sumidomo, Johan terkesan berhati-hati menanggapinya. "Nanti saya kabari lagi kalau ada perkembangan, " imbuhnya.

Shindo Sumidomo alias Asui semakin diperlukan keterangannya oleh KPK karena dia diduga tahu banyak atas kasus penjualan tanah Barata yang menjerat Mahyuddin Harahap. Info dari KPK menyebutkan, perusahaan Asui diduga membeli tanah di Jalan Raya Ngagel Surabaya yang diindikasi terlalu murah harganya sehingga merugikan negara sekitar Rp 40 miliar.

Kasus yang sama, KPK juga pernah memeriksa juragan PT Maspion Indonesia Alim Markus sebagai saksi dalam kasus ini. Tapi dengan meyakinkan, Alim membantah keras dirinya membeli tanah yang dipermasalahkan itu.

Penjualan tanah PT Barata Indonesia berupa sebidang tanah di Jalan Ngagel Nomor 109, Surabaya itu diindikasi semerbak korupsi dan kongkalikong lantaran diduga ada rekayasa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah sebelum dijual itu sehingga negara tekor Rp 40 miliar.

Aset tanah negara yang semestinya bernilai Rp 132 miliar cuma dijual dengan banderol Rp 83 miliar oleh Mahyuddin sehingga tekor Rp 40 miliar. Tanah itu dijual kepada pihak swasta melalui penawaran dan penunjukan terbuka.(abs)

Baca berita terkini lainnya

Penulis: Agung Budi Santoso

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas