• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 23 Agustus 2014
Tribunnews.com

Yusril Ingatkan Oknum Bank Bersekongkol Rugikan Nasabah

Kamis, 9 Agustus 2012 17:12 WIB
Yusril Ingatkan Oknum Bank Bersekongkol Rugikan Nasabah
Tribunnews.com/Ismanto
Yusril Ihza Mahendra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai Bank Indonesia (BI) dan penegak hukum harus bekerja sinkron agar industri perbankan tidak membuat rugi para nasabahnya.

Hal tersebut berkenaan dengan bahaya laten praktik fraud (penipuan) yang sulit diberangus bila sudah terjadi persekongkolan diantara penegak hukum.

"Memang ada kejahatan di bank. Bukan dilakukan oleh banknya memang, tapi oleh oknum-oknum di bank yang bersekongkol untuk merugikan nasabah. Ini harus diperhatikan oleh BI dan penegak hukum," katanya kepada wartawan dalam diskusi "Konspirasi Mafia Hukum Merampok Nasabah Oleh Bank Melalui Kepailitan," di Jakarta, (09/08/2012)

Ia mencontohkan, salah satu kasus. yaitu perkara PT Dewata Royal International yang diputus pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya pada 10 November 2009 lalu. Yusril menilai putusan ini membuktikan adanya persenkongkolan oknum bank.

Sudah terjadi konspirasi, Yusril mengingatkan,  mafia hukum merampok nasabah melalui kepailitan oleh pihak Bank. Bahkan, ia menduga bahwa ada konspirasi diantara oknum Bank - PN Niaga I - Kurator - dan lembaga lelang dalam kasus ini.

"Ketika DRI terkena pailit maka asetnya akan dijual melalui sistem lelang, dan harga jual lelang akan jatuh sekali, makanya agak susah untuk menilai bahwa hal ini bukanlah konspirasi," katanya.

Ia menegaskan bahwa konspirasi diantara pihak - pihak diatas memungkinkan bagi suatu pihak untuk menerima pailit meskipun asetnya masih banyak.

"Meskipun asetnya DRI, banyak tetapi hutangnya sedikit, nah ini kan yang merugikan perusahaan tersebut ketika dipailitkan," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa baik bank maupun penegak hukum memiliki fungsi untuk mengawasi kasus kepailitan ini.

"Undang-undang perbankan dulu dibuat untuk melindungi bank dari nasabah nakal, nah sekarang harusnya bagaimana menjaga nasabah dari oknum bank yang nakal. BI punya fungsi pengawasan, tapi itu stop kalau sudah ditangani oleh penegak hukum makanya keduanya harus sinkron," tambahnya.

Berita Lainnya
Penulis: arif wicaksono
Editor: Rachmat Hidayat
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
813342 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas