Jumat, 19 Desember 2014
Tribunnews.com

Yusril: SBY Harusnya Perintahkan Polri Serahkan Kasus ke KPK

Jumat, 10 Agustus 2012 01:24 WIB

Yusril: SBY Harusnya Perintahkan Polri Serahkan Kasus ke KPK
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, keluar dari Gedung Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri, Senin (6/8/2012). Yusril dimintai pendapat oleh Mabes Polri soal kewenangan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator uji praktek SIM di Korlantas Mabes Polri. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) dapat langsung memerintahkan Polri terkait penanganan kasus simulator SIM. Hal itu bisa dilakukan agar Polri menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

"Kalau polisi bisa dia perintah. Kalau KPK enggak. Kalau dia perintah polisi suruh serahkan KPK, ya sudah. Itu wajar. Itu kalau dia mau," ujar Yusril di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (9/8/2012).

Yusril mengatakan saat ini Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus menggunakan kewibawaannya untuk menengahi keadaan antara KPK dan Polri.

Mengenai gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan kasus sengketa kewenangan antara KPK dan Polri, menurut Yusril hal itu merupakan jalan terakhir. Cara tersebut dilakukan bila kedua belah pihak tidak dapat lagi mencapai titik temu sehingga pilihannya harus diputuskan MK.

"Kita sih tidak berharap hal itu terjdi. Lebih baik diseldsaikan dengan memastikan siapa yang sebenarnya lebih dulu melakukan penyelidikan dan penyidikan itu. Jadi sekarang ini kan masing-masing ngotot siapa yang lebih dulu," ungkapnya.

Pasalnya, siapa yang lebih dulu melakukan penyidikan, ungkap Yusril, besar pengaruhnya dalam menentukan siapa yang lebih berwenang menangani kasus tersebut. Yusril mengatakan bila polisi dan jaksa sudah lebih dulu menyidik maka KPK tidak dapat mengambil kasus tersebut.

Kecuali, kata Yusril, KPK mengambil alih dengan latar belakang antara lain penyidikan itu tidak ditindaklanjuti atau laporan tidak ditindaklanjuti, penanganan korupsi itu ada unsur korupsinya juga dan ada motif untuk melindungi tersangka korupsi.

"Jadi kalau mau langkah yang paling cepat  soal siapa yang lebih dulu tidak usah dipersoalkan. KPK saja yang cukup bilang, penyidikan ini kami ambil alih resmi tetapi dengan tiga alasan itu kalau ada," pungkasnya.

Berita Terkait: Kasus Simulator SIM

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Willy Widianto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas