Jumat, 28 November 2014
Tribunnews.com

SBY Keluarkan Izin Periksa 3.159 Pejabat

Minggu, 12 Agustus 2012 20:32 WIB

SBY Keluarkan Izin Periksa 3.159 Pejabat
Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II Dipo Alam

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Sekretaris Kabinet (Seskab) menegaskan Presiden SBY telah mengeluarkan 1.600 izin (memeriksa sebanyak 3.159 orang).

Izin yang dikeluarkan pemerintah atas permintaan Polri dan Kejaksaan untuk diperiksa penyidik dalam kasus pidana yang melibatkan Gubernur, Bupati, Walikota, Wakil Gubernur/Bupati/Walikota, Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

"Dari 1600 izin tersebut, Presiden mengeluarkan sebanyak 175 izin, Mendagri sebanyak 431 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Provinsi, Gubernur atas nama Mendagri sebanyak 994 izin untuk penyidikan Anggota DPRD Kabupaten/Kota," kata Dipo di Jakarta, Minggu (12/8/2012), dikutip dari situs Setkab.

Menurut Dipo, dari sejumlah izin yang dikeluarkan tersebut, mayoritas diatas 80 persen tersangkut kasus korupsi dan kasus yang mengakibatkan kerugian negara.

Dengan tidak bermaksud membandingkan dengan tindakan pemerintahan sebelum SBY seperti dilansir oleh Erry Riyana dalam diskusi di kantor KPK itu, Seskab Dipo Alam mengajak Erry untuk mencatat rekam jejak pemerintahan SBY sejak Oktober 2004 sampai sekarang dalam mendukung penegak hukum (Kejaksaan dan Polri) untuk memeriksa para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

Dikatakan besarnya izin pemeriksaan pejabat selama masa pemerintahan Presiden SBY yang notabene hanya dalam tempo 7,5 tahun sampai sekarang belum pernah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya bahkan sejak masa Presiden Soeharto.

"Bukankah sikap konsisten dan tidak pandang bulu Presiden SBY tersebut sebagai wujud sikap garda terdepan dalam pemberantasan korupsi ? Soal kemudian tindak lanjut izin-izin yang dikeluarkan Pemerintah berujung di pengadilan dan pengadilan memutuskan sebagian tidak bersalah bukan lagi domain Presiden, karena sudah menjadi domain yudikatif,” jelas Dipo.

Dirinya menambahkan, pihaknya juga mendapat informasi disamping Kejaksaan dan Kepolisian, KPK juga menuai prestasi menjerat para pejabat yang terlibat korupsi sejak tahun 2005 s/d saat ini sudah mencapai 40 orang, baik yang telah mendapat putusan final maupun yang masih dalam proses banding, kasasi atau PK. 

“Bagi Presiden yang utama dan terutama adalah mencapai the ultimate goal dari upaya pemberantasan korupsi itu. Soal teknis, bagaimana mencapai tujuan pokok itu, Presiden memandang semua lembaga penegak hukum, khususnya Polri dan KPK dapat duduk bersama membangun konstruksi berpikir yang sama untuk bersinergi menyelesaikan tugas mulia itu sesuai kewenangan masing-masing," paparnya.

Tetapi, apabila kedua institusi tersebut tidak lagi mampu menyelesakan perbedaan diantara mereka, Insya Allah, Presiden akan mencari jalan terbaik untuk mencari solusi yang terbaik,” kata Dipo lagi.

Ditegaskan Seskab Dipo Alam, bahwa KPK harus kita dukung terus termasuk para mantan pejabat KPK yang masih peduli terhadap pemberantasan korupsi, termasuk Erry Riyana yang sudah lama meninggalkan KPK.

“Mungkin karena sudah lama, maka Erry tidak lagi mengikuti dari dekat dinamika yang terjadi di tubuh KPK. Termasuk, hubungan Presiden yang selalu terjalin harmonis dengan semua pimpinan KPK. Memangnya apa kita mesti lapor sama Erry, kalau dia ngomong seperti itu, ya jelaslah karena dia suda tidak di-KPK. Jadi ngga mengerti,” kata Dipo mengomentari sinyalemen Erry Riyana dalam diskusi di KPK itu.

Berita Terkait: Hartati Murdaya Tersangka
Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas