MPR Ingin GBHN Orde Baru Direformulasi

Indonesia membutuhkan sebuah 'haluan' atau GBHN untuk memastikan tujuan nasional di pembukaan UUD 1945 terwujud secara bertahap.

MPR Ingin GBHN Orde Baru Direformulasi
rachmat hidayat
Eva Kusuma Sundari

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia membutuhkan sebuah 'haluan' atau GBHN untuk memastikan tujuan nasional di pembukaan UUD 1945 terwujud secara bertahap.

Haluan ini yang akan berfungsi sebagai koridor bagi Presiden terpilih untuk mengembangkan visi dan misi selama periode pemerintahanya.

Demikian kesimpulan seminar tentang GBHN yang digelar oleh MPR dan Universitas Negeri Papua (UNIPA) di Manokwari, Papua, Senin (13/8/2012), yang disampaikan anggota Tim Sosialisasi Empat Pilar MPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, dalam keterangan persnya, Selasa (14/8/2012).

Eva mengatakan kehadiran UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025, tidak dapat dianggap sebagai sebuah haluan.

Sebab, undang-undang itu lebih mencerminkan visi personal Presiden yang belum tentu mengarah kepada tujuan nasional.

Apalagi, rakyat dan DPR tidak dapat memberikan sanksi apapun saat Presiden dalam perjalanan pemerintahannya ditenggarai tidak menjalankan undang-undang tersebut.

Lebih lanjut, Eva mengatakan, keberadaan 'haluan' ini semakin penting guna menjaga kesinambungan pembangunan antar-pemerintahan, yang setelah amandemen UUD 1945, dibatasi hanya dua periode.

"Haluan Pembangunan ini juga akan menjadi jawaban atas visi misi pemerintahan daerah dan provinsi yang sering tidak sejalan dengan arah pembangunan nasional atau pusat," ujar Eva.

Eva mengusulkan agar MPR mendorong pembuatan sebuah undang-undang sebagai tindak lanjut Tap MPR yang masih berlaku, yaitu tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Halaman
12
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Anwar Sadat Guna
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help