Anggota DPR Curigai Hibah AS Rp 266 Miliar ke Kemenkes

Komisi IX DPR mencurigai adanya motif tertentu pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan bantuan hibah 28 juta Dolar AS

Anggota DPR Curigai Hibah AS Rp 266 Miliar ke Kemenkes
riekediahpitaloka.wordpress.com
Rieke Diah Pitaloka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR mencurigai adanya motif tertentu pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan bantuan hibah 28 juta Dolar AS atau sekitar Rp 266 miliar untuk program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Jakarta, Senin (3/9/2012) malam mengumumkan pemerintah AS melalui lembaga United States Agency for International Development (USAID), menggelontorkan dana hibah alias utang sebesar 28 juta Dolar AS untuk program EMAS di Kemenkes.

Anggaran tersebut dinyatakan akan langsung dialirkan ke pengelola proyek EMAS di 30 kabupaten dan 6 provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dalam pelaksaannya, Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan JHPIEGO, Research Triangle Institute, Save the Children, Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan, dan Muhammadiyah.

Nafsiah mengaku, tujuan program yang diumumkan bersamaan dengan kedatangan Menlu AS Hillary Clinton ke Indonesia dan debat tentang RPP Tembakau, adalah murni untuk menurunkan angka kematian ibu hingga 25 persen.

Bagi Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka, bantuan AS itu patut dicurigai motif di baliknya karena tidak transparan.

"Mana ada makan siang yang gratis, pasti ada kepentingan di baliknya. Dan karena prosesnya tak transparan, kecurigaan semakin kuat," kata Rieke.

Rieke curiga karena rencana dan pelaksanaan hibah ini tidak pernah dibahas dan tanpa persetujuan DPR sebagaimana diperintahkan undang-undang.

"Baru kali ini dibahas, itupun setelah anggaran cair," beber Rieke.

Apalagi bantuan untuk Kemenkes tidaklah benar-benar terjadi kendati diklaim pemberian itu sebagai bagian dari program kementerian. Sebab, dana hibah itu justru langsung digelontorkan ke LSM-LSM tanpa melalui Kemenkes.

Rieke menyangsikan transparansi pengaliran dana ratusan miliar rupiah dari USAID itu adalah daerah-daerah yang dianggap memiliki tata kelola kesehatan yang baik.

Halaman
12
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Willy Widianto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help