Jumat, 21 November 2014
Tribunnews.com

Anggota DPR Curigai Hibah AS Rp 266 Miliar ke Kemenkes

Selasa, 4 September 2012 06:35 WIB

Anggota DPR Curigai Hibah AS Rp 266 Miliar ke Kemenkes
riekediahpitaloka.wordpress.com
Rieke Diah Pitaloka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR mencurigai adanya motif tertentu pemerintah Amerika Serikat (AS) memberikan bantuan hibah 28 juta Dolar AS atau sekitar Rp 266 miliar untuk program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) di Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, di Jakarta, Senin (3/9/2012) malam mengumumkan pemerintah AS melalui lembaga United States Agency for International Development (USAID), menggelontorkan dana hibah alias utang sebesar 28 juta Dolar AS untuk program EMAS di Kemenkes.

Anggaran tersebut dinyatakan akan langsung dialirkan ke pengelola proyek EMAS di 30 kabupaten dan 6 provinsi, yakni Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dalam pelaksaannya, Kementerian Kesehatan akan bekerjasama dengan JHPIEGO, Research Triangle Institute, Save the Children, Lembaga Kesehatan Budi Kemuliaan, dan Muhammadiyah.

Nafsiah mengaku, tujuan program yang diumumkan bersamaan dengan kedatangan Menlu AS Hillary Clinton ke Indonesia dan debat tentang RPP Tembakau, adalah murni untuk menurunkan angka kematian ibu hingga 25 persen.

Bagi Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka, bantuan AS itu patut dicurigai motif di baliknya karena tidak transparan.

"Mana ada makan siang yang gratis, pasti ada kepentingan di baliknya. Dan karena prosesnya tak transparan, kecurigaan semakin kuat," kata Rieke.

Rieke curiga karena rencana dan pelaksanaan hibah ini tidak pernah dibahas dan tanpa persetujuan DPR sebagaimana diperintahkan undang-undang.

"Baru kali ini dibahas, itupun setelah anggaran cair," beber Rieke.

Apalagi bantuan untuk Kemenkes tidaklah benar-benar terjadi kendati diklaim pemberian itu sebagai bagian dari program kementerian. Sebab, dana hibah itu justru langsung digelontorkan ke LSM-LSM tanpa melalui Kemenkes.

Rieke menyangsikan transparansi pengaliran dana ratusan miliar rupiah dari USAID itu adalah daerah-daerah yang dianggap memiliki tata kelola kesehatan yang baik.

"Kriteria pemberian itupun tak jelas. Karena kalau kita cek satu-persatu daerah yang diberi dana itu, sebetulnya bermasalah juga dari sisi tata kelola kesehatan," ujarnya.

Hal yang tidak kalah aneh, bahwa target pemberian utang dari AS diklaim untuk menurunkan kematian ibu dan bayi. Tetapi, penerima dana itu justru hanya bertugas mengawasi pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal), yang notabene-nya adalah program pemerintah dengan anggaran APBN.

"Kalau soal pengawasan, kan memang itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab DPR. Tak perlu ada bantuan dari pihak asing," ucap politisi PDIP itu.

Karena itu, Rieke melihat situasi itu dengan istilah tak ada makan siang yang gratis. "Apa kompensasi dari bantuan sebanyak itu? Apalagi pemerintah tidak dilibatkan langsung, bagaimana mekanisme pengawasannya? Data apa yang ditukar demi uang itu."

Ia mengakui kecurigaan DPR ini berdasarkan pada pengalaman operasional laboratorium kesehatan AS, Namru, di Indonesia, yang awalnya ditujukan untuk membantu penanganan wabah demam berdarah.

Namun, belakangan Namru diduga menjadi alat spionase sekaligus alat mengumpulkan data-data kesehatan Indonesia. Bahkan, terakhir diduga data-data kesehatan itu digunakan untuk kepentingan industri farmasi AS dan produksi senjata biologis.

"Bicara isu kesehatan dalam percaturan politik era sekarang, bukan sekedar soal rakyat sehat. Tapi substansi penting juga adalah isu kesehatan merupakan isu ketahanan sekaligus pertahanan sebuah negara," ujar Rieke.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Willy Widianto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas