Kamis, 30 Juli 2015
Tribunnews.com

KPK dan Polri Tolak Boikot Pajak

Senin, 17 September 2012 22:17 WIB

KPK dan Polri Tolak Boikot Pajak
Ilustrasi penerimaan pajak

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri menolak seruan Nahdlatul Ulama (NU) agar masyarakat memboikot pembayaran pajak.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, menyatakan, seruan tersebut akan menggangu kehidupan masyarakat. "Kepentingan publik nanti akan terganggu," kata Zulkarnain di gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Sutarman, menyatakan, pengelolaan negara tidak bisa berjalan tanpa ada pajak. "Tidak bisa itu. Karena negara ini tidak akan hidup tanpa pajak," ujar Sutarman.

Seruan boikot bayar pajak muncul dalam Munas NU yang digelar di Cirebon.

Dalam pidatonya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menyatakan bahwa wacana itu bertujuan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara agar lebih baik.

Menurut Said Aqil, Islam tidak mewajibkan umatnya untuk membayar pajak, tetapi membayar zakat. Selama ini, warga NU taat membayar pajak karena tunduk terhadap aturan pemerintah.

Halaman12
Penulis: Abdul Qodir
Editor: Anwar Sadat Guna
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas