Kamis, 27 November 2014
Tribunnews.com

Yang Pro dan Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor

Selasa, 18 September 2012 01:18 WIB

Yang Pro dan Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor
net

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ada yang setuju, ada yang tidak para koruptor disikat, dihukum mati. Wacana ini kemudian mendapat respon dari berbagai kalangan.

Perlu Respon Tegas
Agus Martowardojo
Menteri Keuangan

SAYA setuju wacana hukuman mati untuk koruptor. Penyelewenangan keuangan yang terjadi di pemerintahan, harus direspons tegas oleh penegak hukum.

Nah, sekarang kami yakinkan bahwa itu bisa diproses. Kami yakinkan pengadilan untuk memberikan hukuman mati buat koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga 2012, sekitar 50 persen lebih dari 524 pemerintah daerah harus berurusan dengan penegak hukum, akibat dugaan korupsi. Hasil itu juga dibantu dengan program reformasi birokrasi. Penerapan reformasi birokrasi mampu mengungkap kasus besar yang selama ini tak terjerat hukum.

Lihat sekarang, bekas menteri segala macam semua kena. Bahkan, banyak pengusaha-pengusaha besar yang selama ini tak tersentuh akhirnya kena. Pemberian remunerasi kepada PNS tak hanya menguntungkan pemerintah, namun upaya ini juga dapat digunakan sebagai dasar menuntut kinerja lebih akuntabel dan bertanggungjawab.

Ini komitmen pemerintah untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan negara. (tribunnews/alb/pri)

Saya Tak Setuju

Didi Irawadi Syamsuddin

Anggota DPR dari Demokrat

SECARA pribadi saya tak setuju fatwa NU tentang hukuman mati bagi koruptor. Hukuman seberat-beratnya saja. Hukuman mati tak serta merta bisa dijatuhkan pada koruptor.

Coba misalnya dari 1.000 koruptor ada satu yang gak salah, terus dihukum mati. Apa dia bisa dihidupkan lagi? Malah itu bisa jadi masalah baru.

Harusnya koruptor dilakukan pemiskinan, rampas harta dan hukum seberat-beratnya. Kalau perlu penjara selama mungkin.

Tapi, saya tetap mengapresiasi fatwa itu, karena merupakan semangat NU yang ingin korupsi diberantas dan hilang dari Indonesia. (tribunnews/alb/irn)

Bahayakan Bangsa

Prof Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi

SEJAK dulu, saya sepakat koruptor dihukum mati. Koruptor itu tak kalah berbahayanya dibanding teroris, atau kejahatan terhadap kelangsungan negara.

Yang penting pembuktiannya objektif dengan sidang-sidang yang terbuka. Di dalam konstitusi ada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 yang berbicara tentang keadaan bahaya dan kegentingan bagi negara, sehingga pemerintah harus mengambil langkah-langkah khusus.

Saat ini, korupsi telah mengancam keselamatan bangsa dan negara. Makanya koruptor itu, terutama yang by greed, perlu dihukum mati. Saya setuju dengan fatwa Munas Alim Ulama NU. Pokoknya, kalau sudah dinyatakan sebagai koruptor itu, jangan dibela-bela atas nama HAM. Kalau masih menjadi tersangka atau terdakwa bolehlah dibela secara standar, yaitu mendapat bantuan hukum sebatas menjelaskan posisi hukumnya agar adil dan obyektif.

Tapi, bantuan hukum tak boleh bertendensi meniadakan atau mengaburkan korupsinya. Kalau sudah korupsi, ya jangan dipaksa-paksakan untuk dinyatakan tak korupsi. Kita harus tegas pada korupsi, kalau memang ingin negara ini selamat. (tribunnews/alb/dtc)

Tunggu Regulasinya

Basrief Arief

Jaksa Agung

KORUPTOR bisa dihukum mati, asalkan ada kesepakatan. Yang terpenting ada regulasi. Kalau memang kita sepakati, kenapa tidak?

Kita juga harus melihat ini secara menyeluruh, baik global dan nasional di mana nanti kita akan melakukan perbandingan pada proses itu.

Regulasi yang ada untuk hukuman mati itu, apabila terjadi dalam suatu bencana atau kejadian istimewa. Mungkin bencana alam dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal korupsi biasa, belum ada regulasinya dan tak dikenakan pidana hukuman mati dalam keadaan yang biasa, tidak darurat. Kita tunggu saja regulasinya. Pasal 2 Ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan, yang bisa dihukum mati adalah koruptor yang mengkorupsi dana bantuan bencana alam nasional. (tribunnews/coz)

Semangati Kami

Jenderal Timur Pradopo

Kapolri

USULAN alim ulama NU itu menjadi penyemangat bagi Polri dalam proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi.

Artinya, ini betul-betul harapan masyarakat. Bahwa ini bisa menciderai penegakan hukum, saya kira bagian dari menyemangati kami dalam rangka penegakan hukum yang komit masalah-masalah pemberantasan korupsi. Tentunya, menyemangati kami semua aparat penegak hukum. (tribunnews/coz)

1709alb4.jkt - news analysis HUKUM MATI KORUPTOR

Pesan Kegagalan

Jusuf Rizal

Presiden Lumbung Informasi Rakyat

FATWA Nahdlatul Ulama tentang hukuman mati bagi koruptor itu bisa memberi efek jera para pelaku korupsi. Hanya dengan cara itu penyalahgunaan wewenang yang merugikan bangsa dapat ditekan.

Masalah hukuman mati bagi koruptor dan pemiskinan koruptor, sebenarnya bukan barang baru. Sejak lama banyak pihak, termasuk Lira sudah mendesak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono agar dapat merealisasikan hukuman mati untuk koruptor.

Komitmen NU ini menjadi luar biasa, karena NU merupakan organisasi keagamaan terbesar dengan jumlah anggota 90 juta orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara politis, apa yang disampaikan NU merupakan pesan bahwa korupsi menghambat kemajuan bangsa.

Korupsi telah menjadi hambatan besar bagi pembangunan bangsa menuju keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Saya rasa ini kritik pedas NU, tapi santun terkait kegagalan pemerintahan SBY memberantas korupsi dan menekan penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah. Ini sekaligus kegelisahan dengan tidak berfungsinya hukum secara baik di Indonesia. (tribunnews/alb)


Editor: Rachmat Hidayat

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas