Kamis, 5 Maret 2015
Tribunnews.com

Inilah Tuntutan Demonstran Peringati Hari Tani

Senin, 24 September 2012 13:46 WIB

Inilah Tuntutan Demonstran Peringati Hari Tani
Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto)
Ratusan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) ,Serekat Petani ogan Komering Ilir (SP-OKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan aksi demo di DPRD Provinsi Sumsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor wilayah Sumatera Selatan,Kamis(14/6/2012).Aksi demo ini menuntut kepada BPN untuk menolak Hak Guna Usaha (HGU) PT.Bumi Sriwijaya Sentosa (BBS) yang berpotensi merampas kebun rakyat 14 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mencabut HGU PTPN VII Cintamanis sekaligus memberikan lahan yang tidak ber HGU kepada rakyat 16 desa di Ogan Ilir Sumatera Selatan.(Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan demonstran yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (Sekber-PHRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPN RI menuju ke Istana Negara, tak hanya di Jakarta, unjuk rasa juga dilaksanakan di 21 propinsi seluruh Indonesia.

Henry Saragih juru bicara Sekber PHRI sekaligus Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan tuntutannya sebagai berikut.

Ia mengatakan, pertama kami menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas.

Kedua, lanjut dia, laksanakan pembaharuan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UUPA 1960.

"Kami juga menuntut pemerintah untuk menarik TNI/polri dari konflik agraria, membebaskan pejuang rakyat yang ditahan dalam melakukan perampasan tanah," kata dia, di depan kantor BPN RI, Jl Sisingamangaraja, Jakarta, (24/9/2012).

Keempat, kata dia, agar dilakukannya audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, Hak Guna Bangunan (HGB), SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik swasta maupun BUMN yang telah diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat.

"Kami menuntut Perhutani dibubarkan dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat tani, penduduk desa, dan masyarakat adat dalam mengelola hutan,"lanjut dia.

Halaman12
Penulis: Mochamad Faizal Rizki
Editor: Rachmat Hidayat
KOMENTAR ANDA

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas