• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 22 Oktober 2014
Tribunnews.com

Inilah Tuntutan Demonstran Peringati Hari Tani

Senin, 24 September 2012 13:46 WIB
Inilah Tuntutan Demonstran Peringati Hari Tani
Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto)
Ratusan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang tergabung dalam Gerakan Petani Penesak Bersatu (GPPB) ,Serekat Petani ogan Komering Ilir (SP-OKI) dan Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan (Sumsel) mengadakan aksi demo di DPRD Provinsi Sumsel dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor wilayah Sumatera Selatan,Kamis(14/6/2012).Aksi demo ini menuntut kepada BPN untuk menolak Hak Guna Usaha (HGU) PT.Bumi Sriwijaya Sentosa (BBS) yang berpotensi merampas kebun rakyat 14 desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan mencabut HGU PTPN VII Cintamanis sekaligus memberikan lahan yang tidak ber HGU kepada rakyat 16 desa di Ogan Ilir Sumatera Selatan.(Tribun Sumsel/Abriansyah Liberto)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan demonstran yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-Hak Rakyat Indonesia (Sekber-PHRI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor BPN RI menuju ke Istana Negara, tak hanya di Jakarta, unjuk rasa juga dilaksanakan di 21 propinsi seluruh Indonesia.

Henry Saragih juru bicara Sekber PHRI sekaligus Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengungkapkan tuntutannya sebagai berikut.

Ia mengatakan, pertama kami menuntut pemerintah menghentikan segala bentuk perampasan tanah rakyat dan mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas.

Kedua, lanjut dia, laksanakan pembaharuan agraria sejati sesuai dengan konstitusi 1945 dan UUPA 1960.

"Kami juga menuntut pemerintah untuk menarik TNI/polri dari konflik agraria, membebaskan pejuang rakyat yang ditahan dalam melakukan perampasan tanah," kata dia, di depan kantor BPN RI, Jl Sisingamangaraja, Jakarta, (24/9/2012).

Keempat, kata dia, agar dilakukannya audit legal dan sosial ekonomi terhadap segala Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan, Hak Guna Bangunan (HGB), SK Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik swasta maupun BUMN yang telah diberikan dan segera mencabutnya untuk kepentingan rakyat.

"Kami menuntut Perhutani dibubarkan dan memberikan hak yang lebih luas kepada rakyat tani, penduduk desa, dan masyarakat adat dalam mengelola hutan,"lanjut dia.

Ia menambahkan pemerintah harus menegakkan hak asasi petani dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Hak Asasi Petani dan RUU Kedaulatan Pangan sesuai tuntutan rakyat tani.

"Kami juga menuntut penegakan hak asasi nelayan tradisional melalui perlindungan nelayan, menghentikan kebijakan impor ikan dan privatisasi perariran pesisir dan pulau-pulau kecil,"tambah dia.

Selain itu kami menuntut pemerintah untuk menghentikan politik upah murah dan sistem kerja kontrak, outsourcing dan membentuk undang-undang yang menjamin hak-hak buruh migran Indonesia dan keluarganya.

"Terpenting ialah dalam rangka peringatan Hari Agraria Nasional dan Hari Tani Nasional, kami menuntut pencabutan sejumlah UU dan PP yang telah mengakibatkan perampasan tanah, seperti UU No 25/2007 Penanaman Modal, UU 41/1999 Kehutanan, UU 18/2004 Perkebunan, dan lain-lain," tegasnya.

Penulis: Mochamad Faizal Rizki
Editor: Rachmat Hidayat
0 KOMENTAR
962231 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas