Revisi UU KPK

Nudirman Munir: Mending ICW Bikin Partai Politik

Partai Golkar membantah tudingan ICW terkait dukungan terhadap Revisi UU KPK. Politisi Golkar Nudirman Munir mengatakan dukungan

Nudirman Munir: Mending ICW Bikin Partai Politik
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Praktisi hukum, Teuku Nasrullah (tengah) dan Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Nudirman Munir (kanan) saat menjadi pembicara pada diskusi Polemik di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (29/9/2012). Diskusi yang juga dihadiri Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Indra, dan Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril ini membahas revisi UU KPK yang tengah dilakukan Komisi III DPR.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar membantah tudingan ICW terkait dukungan terhadap Revisi UU KPK. Politisi Golkar Nudirman Munir mengatakan dukungan terhadap revisi UU KPK untuk memperkuat lembaga tersebut bukan melemahkan.

Anggota Komisi III DPR RI itu juga membantah ngototnya Golkar merevisi UU KPK karena mereka menduduki peringkat pertama terkait banyaknya kepala daerah dari Golkar yang diperiksa KPK.

"Mending ICW bikin partai politik saja biar lebih bagus," kata Nudirman kepada Tribunnews.com, Minggu (30/9/2012).

Nudirman mengatakan, terdapat sejumlah kepala daerah yang memakai kendaraan Golkar saat bertarung di Pilkada. Padahal mereka bukanlah kader Golkar.

"Makanya jangan menuduh, ICW sudah berpolitik, kalau begitu bikin partai politik saja," katanya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan Partai Golkar sebagai inisiator Revisi UU KPK. Peneliti ICW, Apung Widadi menganggap hal itu dikarenakan banyaknya kepala daerah yang berasal dari Golkar diperiksa penegak hukum terkait kasus dugaan korupsi.

"Golkar jadi motor dan vulgar agar KPK lumpuh," kata Apung di Kantor TII, Jakarta, Minggu (30/9/2012).

ICW merilis data kasus yang ditangani KPK, kejaksaan dan kepolisian mulai tahun 2004-2010. Data yang diterima Tribunnews.com, sebanyak 18 orang gubernur diperiksa, walikota 17 orang, bupati 84 orang; wakil gubernur 1 orang, wakil bupati 19 orang, wakil walikota 8 orang, total 147 orang diperiksa.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan kepala daerah yang berasal dari Golkar paling banyak diperiksa kemudian PDIP," kata Apung

Sebanyak 52 kader Golkar telah diperiksa; PDIP 33 orang; PPP 5 orang; Demokrat 11 orang; PAN 5 orang; PKS 1 orang; PKB 6 orang; koalisi 31 orang; independen 1 orang ; belum terindentifikasi 2 orang.

"7 dari 11 kepala daerah dari Partai Demokrat pindahan dari partai lain setelah diperiksa aparat penegak hukum," kata Apung

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Anwar Sadat Guna
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved