Rabu, 1 April 2015
Tribunnews.com

Menakertrans Minta Buruh Hentikan Aksi Demo Besar-besaran

Rabu, 3 Oktober 2012 06:23 WIB

Menakertrans Minta Buruh Hentikan Aksi Demo Besar-besaran
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar (tengah), berbincang dengan pemudik saat acara mudik bareng di depan kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2012). Acara mudik bareng ini diadakan untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu membeli tiket mudik. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar meminta para buruh menghentikan rencana aksi mogok kerja nasional menuntut penghapusan sistem kerja outsourcing dan penambahan komponen hidup layak.

"Pasalnya, tuntutan-tuntutan buruh sudah diakomodasi pemerintah dengan menerbitkan permen No 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan pengaturan outsourcing. Diharapkan kepada seluruh serikat buruh yang berencana aksi dapat memanfaatkan jalan dialog," kata Muhaimin dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Selasa(2/10/2012) malam.

Muhaimin mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan dialog dengan sejumlah elemen buruh yang akan melakukan aksi unjukrasa tersebut.

"Saya terus melakukan pertemuan dengan mereka, baik di rumah pribadi, atau di kantor melalui pejabat tidak pernah putus pembicaraan itu. Untuk itu, kepada teman-teman seluruh serikat buruh gunakan pembicaraan terbuka, baik menyangkut outsourcing atau upah minimum," katanya.

"Jadi kalau sudah sepakat dengan serikat pekerja, mau demo apa lagi. Saya imbau tidak melakukan aksi-aksi yang membahayakan ekonomi kita, semua tuntutan buruh terakomodasi dalam dialog sebelumnya,"tambahnya.

Sedangkan terkait masalah outsourcing, Muhaimin mengatakan Kemennakertrans masih menggodok peraturan perundang-undangan baru mengenai outsourcing yang mengatur penyempurnaan pelaksanaan praktek kerja alih daya (outsourcing) yang terjadi selama ini. Saat ini pembahasan peraturan soal outsourcing terus dilakukan dengan melibatkan Lembaga Kerjasama Tripartit yang terdiri dari perwakilan unsur pekerja/buruh serta perwakilan unsur pengusaha dan pemerintah.

“Hasil pembicaraan dan dialog kita dengan tripartit yang melibatkan pengusaha dan para serikat pekerja/buruh sudah hampir pada kesimpulan akhir. Kesimpulan pokoknya adalah semua pekerjaan outsourcing harus diterapkan sesuai Undang-undang 13/2003. Selain itu harus dievaluasi dan dihentikan, “katanya.

Halaman12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Willy Widianto
KOMENTAR

TRIBUNnews.com © 2015

About Us

Help

Atas