• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 1 Agustus 2014
Tribunnews.com

RUU Kamnas Bertentangan dengan UU TNI

Kamis, 1 November 2012 22:16 WIB
RUU Kamnas Bertentangan dengan UU TNI
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Seorang mahasiswa mencoret jalan di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, saat berunjuk rasa, Selasa (23/10/2012). Mahasiswa menolak pengesahan RUU Kamnas, yang dinilai akan mengembalikan militer dalam urusan sipil.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah membentuk Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas), banyak menimbulkan tanda tanya tentang maksud dan tujuannya.

Menurut Direktur Program Imparsial Al Araf yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan, draf RUU Kamnas yang telah diberikan pemerintah ke DPR ternyata bertentangan dengan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Al Araf menjelaskan, hal tersebut terlihat dari pasal 30 RUU Kamnas, yang diberikan kewenangan oleh presiden, untuk mengerahkan TNI dalam status tertib sipil, tanpa melalui pertimbangan parlemen dalam menghadapi ancaman bersenjata.

"Padahal, UU TNI pasal 7 ayat 3 junto penjelasan pasal 5 menegaskan, pengerahan kekuatan TNI harus didasarkan kepada keputusan politik negara. Artinya, harus mendapatkan pertimbangan dari parlemen. Dengan demikian RUU Kamnas jelas bertentangan dengan UU TNI," jelas Araf dalam konferensi pers di Kantor Imparsial, Jalan Slamet Riyadi No 19, Jakarta Timur, Kamis (1/11/2012).

Araf menuturkan, pemerintah yang beralasan ingin memperkuat dan memperbaiki tata kelola sektor keamanan, dengan RUU Kamnas justru menimbulkan kerumitan baru dalam tata kelola sektor keamanan, dengan diaturnya status tertib sipil sebagai status keamanan nasional yang dibarengi dengan kewenangan presiden untuk mengerahkan TNI di dalamnya.

"Lebih dari itu, kerumitan tata kelola sektor keamanan semakin terlihat dalam pasal 20 dan pasal 28 dalam RUU Kamnas, mengatur bahwa kepolisian daerah tidak dimasukkan dalam unsur keamanan nasional di provinsi, tapi justru memasukkan BIN dan TNI sebagai salah satu unsur keamanan nasional di provinsi," paparnya.

Araf menjelaskan, draf RUU Kamnas terbaru menjadikan 'ideologi' sebagai ancaman, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 RUU.

"Menjadikan ideologi sebagai aspek dalam ancaman keamanan nasional bukan hanya keliru, tapi sangat mengganggu kehidupan politik dan demokrasi kita," ucapnya. (*)

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
5 KOMENTAR
1093072 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • kadar kadragede-Rabu, 7 November 2012 Laporkan
    Al'Araf itu kan orangnya LSM, ngertikan maksudnya???
  • pak julius. guru kamu-Senin, 5 November 2012 Laporkan
    Ini CiYuUuUSsS LoChHhHHh~
  • Yasinta Azhar-Sabtu, 3 November 2012 Laporkan
    Apapun RUU yang dibuat yang penting demi kemajuan dan demi tegaknya negara kita kenapa musti di pusingkan, rakyat bisa hidup sejahtera dan tidak saling bentrok saja sudah termasuk cermin bangsa yang aman, damai, bersatu untuk NKRI!!!
  • Aji Parikesit-Sabtu, 3 November 2012 Laporkan
    Lanjutkan Pak RUU Kamnas nya, yg khawatir hanya mereka yg mau bikin onar, kita-kita malah merasa aman.
  • safato-Kamis, 1 November 2012 Laporkan
    Weleh...weleh.. janganlah suka terheran2 apa lagi sampai
    terkejut2...Ini reformasi bung dan kalian2 juga sbg
    reformis yang telah menjual negara ini... tanpa peduli
    saudara sebangsa semakin terpinggirkan...SIAPA YANG
    PERDULI???
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas