Muhaimin: Hanya 6 Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP tahun 2013

Minggu, 4 November 2012 17:40 WIB

Muhaimin: Hanya 6 Provinsi yang Sudah Menetapkan UMP tahun 2013
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (kanan) melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (dua kiri), Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (tengah) di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2012). Pertemuan ini membahas harmonisasi besaran upah minimum tahun 2013. TRIBUNNEWS/HERUDIN

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta para Gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013 di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sampai dengan tanggal 3 November 2012, terdapat 6 Provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2013. 6 Provinsi yang tercatat sudah menetapkan UMP 2013 adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

Untuk UMP tahun 2013 Provinsi Papua menetapkan besaran Rp 1.710.000, Bengkulu sebesar Rp. 1.200.000,-, angka Belitung Rp. 1.265.000,- Sumatera Utara Rp. 1.305.000, Kalimantan Selatan Rp. 1.337.500,- dan kalimantan Barat Rp. 1.060.000,-

"Kita minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP. Kita terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP ini dapat dipercepat sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta pada Minggu (4/11).

Muhaimin mengatakan penetapkan UMP memang diperlukan kehati-hatian karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi-kondisi tertentu. Namun dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP segera harus diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di masing-masing daerah.

“Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan penetapan upah minimum dapat diterapkan dengan tepat waktu," kata Muhaimin

Dijelaskan Muhaimin idealnya berdasarkan Kepmen 226/Men/2000 maka UMP ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum masa berlakunya upah minimum provinsi. Sedangkan UM kabupaten / kota
ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum masa berlakunya upah minimum kabupaten/kota yaitu pada 1 Januari tahun depan.

Halaman
12
Editor: User
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help