• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 30 September 2014
Tribunnews.com

Pemanggilan Dahlan ke DPR Bukan Bentuk Serangan Balik

Jumat, 9 November 2012 18:31 WIB
Pemanggilan Dahlan ke DPR Bukan Bentuk Serangan Balik
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan, melakukan konferensi pers usai dimintai keterangan oleh Badan Kehormatan DPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/11/2012). Dahlan dimintai keterangan terkait pernyataannya tentang dugaan pemerasan beberapa BUMN oleh oknum anggota DPR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengaku heran, pemanggilan Dahlan Iskan, mantan direktur utama PLN itu pada Selasa (13/11/2012) mendatang, disebut-sebut sebagai serangan balik parlemen.

Sebagaimana diketahui, Komisi VII DPR RI, melalui Panitia Kerja (Panja) Hulu Listrik kembali memanggil untuk ketiga kalinya Dahlan Iskan, Selasa (13/11/2012) pekan depan.

Bobby menegaskan Dahlan yang kini menjabat Menteri BUMN itu akan diminta memberikan klarifikasi soal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyatakan adanya potensi kerugian negara Rp 37,6 triliun di PLN.

"Saya juga heran kok jadi seperti dipersepsikan saling serang dan sebagainya," tegas Bobby yang pernah empat tahun di BP Migas (2004-2008) ini kepada Tribunnews, Jakarta, Jumat (8/11/2012).

Politisi Golkar ini menjelaskan bahwa sesuai pasal 20 Undang-undang nomor 15 tahun 2004, Dahlan selaku pejabat negara wajib hadir dan memberikan klarifikasi menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut.

"Sebenarnya itu klarifikasi biasa dari hasil tindak lanjut audit BPK sesuai UU nomor 15 tahun 2004 pasal 20, dimana pejabat wajib menindak lanjuti hasil BPK," terang dia.

Apalagi, sebelumnya sudah dilakukan rapat pendahuluan dan PLN sudah memberikan respon atas audit BPK itu. Namun berdasarkan perundangan, Komisi VII mesti mendalami temuan BPK dengan meminta konfirmasi langsug kepada pejabat saat masa audit itu sendiri yaitu Pak Dahlan Iskan.

Sebelum menjabat Menteri BUMN, Dahlan adalah Direktur Utama PLN sejak 23 Desember 2009 hingga 19 Oktober 2011. Untuk itu klarifikasi dibutuhkan langsung dari Dahlan terkait temuan inefisiensi di tubuh PLN sebesar Rp 37,6 triliun sepanjang 2009-2010 oleh BPK.

Lanjutnya pula, tanggapan Dahlan Iskan atas audit itu, nantinya akan disampaikan kepada BPK.

"Tanggapan Dahlan akan disampaikan kepada BPK sehingga apakah auditor negara tersebut menerima dan meyakini bahwa temuan audit tersebut sudah bisa selesai atau perlu diteruskan?" demikian dia menjelaskan.

Dengan demikian, menurutnya, tidak ada yang spesial sebenarnya apa yang dilakukan Komisi VII DPR, dan membuat Dahlan Iskan tidak memenuhi undangan Komisi energi ini.

Fungsi monitoring biasa, yang dilakukan DPR sebagai wakil rakyat.

"Mungkin Pak Dahlan biasa jadi pemilik perusahaan yang tidak perlu mendengarkan stakeholder lain. Tapi sebagai birokrat jelas berbeda. Kedudukan Menteri saja adalah pembantu presiden. Semua ini untuk kebaikan bangsa. Bukan untuk menghakimi, karena bukan di DPR itu ranahnya," tandas Bobby.

Lanjutnya pula, selain sebagai klarifikasi kepada publik, hasil pertemuan dengan Dahlan itu sendiri akan menjadi referensi buat Komisi VII untuk menetapkan subsidi listrik.

"Karena hasil tersebut akan menjadi referensi Komisi VII untuk menetapkan subsidi listrik selanjutnya yang makin hari makin besar," jelasnya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Anwar Sadat Guna
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1117061 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas