• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 30 Oktober 2014
Tribunnews.com

Hore!PNS Lima Kementerian Terima Tunjangan Kinerja

Senin, 10 Desember 2012 18:06 WIB
Hore!PNS Lima Kementerian Terima Tunjangan Kinerja
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Azwar Abubakar (kanan), menyalami perwakilan hakim se Indonesia, yang diantar, Jimly Asyiddiqie (dua kanan), usai melakukan pertemuan di Gedung Kemenpan, Jakarta, Selasa (10/4/2012). Perwakilan Hakim se Indonesia berencana melakukan mogok kerja, menuntut kesejahteraannya diperbaiki. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegawai Negeri Sipil(PNS) di lima kementerian dan 15 LPNK boleh bernafas lega menyusul terbitnya Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja bagi pegawai di duapuluh instansi pemerintah pusat tersebut. Betapa tidak, keduapuluh Perpres mulai nomor 101 tahun 2012 sampai dengan nomor 120 tahun 2012 itu menetapkan, pembayaran tunjangan kinerja dimaksud terhitung mulai bulan Januari 2012, atau dirapel.

Dengan terbitnya Perpres pemberian tunjangan kinerja tersebut, berarti jumlah instansi yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja menjadi 36 kementerian dan lembaga.

Lima kementerian yang mendapatkan tunjangan kinerja adalah Kementerian Perindustrian, Ristek, Pertanian, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA), serta Perumahan Rakyat. Sedangkan 15 LPNK meliputi  BKPM,  BPPT, Badan POM, BKN, BPS, BATAN, LAN, LEMHANAS, ANRI, BKKBN, LEMSANEG, LKPP, BNN, BNPT serta LIPI.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar mengungkapkan, saat ini ada 25 K/L yang dalam proses pengajuan tunjangan kinerja, meskipun dua diantaranya tidak memenuhi passing grade.

Ditambahkan juga bahwa sebanyak 6 K/L sudah menyampaikan dokumen usulan reformasi birokrasi beserta road map kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

“Namun masih ada 12K/L yang sama sekali belum menyampaikan dokumen RB,” kata Azwar di Jakarta, Senin (10/12/2012).

Kepada pimpinan K/L yang belum menyampaikan dokumen usulan tersebut, Azwar Abubakar mendesak agar segera melaksanakan amanat Undang-Undang No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, serta Perpres Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014, yang menempatkan kebijakan reformasi birokrasi dalam urutan pertama dari 11 prioritas pembangunan nasional.

Ditambahkan Azwar dalam mempercepat dan memudahkan proses reformasi birokrasi, Kementerian PAN dan RB juga telah menerapkan sistem penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) secara online.

“Reformasi birokrasi merupakan perintah undang-undang dan dipertegas dengan peraturan presiden. Jadi hukumnya wajib bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Bagi yang tidak melaksanakan, semestinya mereka merasa malu,” tuturnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Willy Widianto
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas