• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 29 Juli 2014
Tribunnews.com

Pansus RUU Desa akan Setujui Alokasi Dana Bagi Desa

Jumat, 14 Desember 2012 23:18 WIB
Pansus RUU Desa akan Setujui Alokasi Dana Bagi Desa
TRIBUN/DANY PERMANA
Massa dari Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) menduduki halaman DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12/2012). Mereka berunjuk rasa menuntut status kepegawaian mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ribuan perangkat desa melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI. Aksi tersebut mendesak disahkannya RUU Desa.

Ketua Pansus RUU Desa  Akhmad Muqowam mengatakan pihaknya telah menerima demonstran untuk mendengar keluhan mereka.

"Kami mendengarkan, mengapresiasi dan  menghormati apa yang disampaikan," kata Muqowam di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/12/2012).

Muqowam mengaku dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan perkembangan terkini di Pansus RUU Desa. Pertama, pada 12 Desember lalu, Pansus RUU Desa sudah menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang isinya membahas menangani Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Desa yang berasal dari fraksi-fraksi.

"Kedua, membahas pembentukan panitia kerja dan ketiga membahas mengenai jadwal  kerja pansus RUU Desa," katanya.

Terhadap hal tersebut, kata Muqowam, pansus dan pemerintah sepakat, terhadap DIM yang sifatnya tidak tetap, sepakat dibahas di panja dalam rentang waktu April 2013.

Terkait dengan tuntutan yang disampaikan perangkat desa, persoalan masa jabatan perangkat desa, secara common sense, ia mengakui terjadi perdebatan di panja dan pemerintah.

"Kalaupun ada sikap fraksi-fraksi, hanya wacana saja belum detil," katanya.

Sedangkan soal tuntutan alokasi dana untuk desa, Akhmad mengatakan pandangan fraksi-fraksi hampir sepakat dan dimengerti.  

"Naga-naganya akan memberikan persetujuan alokasi dana untuk desa," tuturnya.

Adapun tuntutan soal perangkat desa diangkat sebagai PNS, Pansus RUU Desa harus mendengar sikap dari pemerintah. Pasalnya, keberadaan PNS harus sesuai dengan kebutuhan. Kalau PNS, ada institusi yang punya peran seperti Badan Kepegawain Nasional (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Jadi, kata Akhmad, pengadaan PNS tidak serta merta, karena harus melalui analisis kepegawaian.

"Yang terpenting, perubahan struktur itu jangan mengubah desa menjadi kelurahan. Karena desa merupakan self goverment community," katanya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
2 KOMENTAR
1222802 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • sutarno-Selasa, 18 Desember 2012 Laporkan
    pada prinsip unt perangkat lebih cocok jika penghasilannya saja yg di setarakan dgn PNS gol tertent, dan jaminan kesehatannya. Dari pada diangkat PNS dibelakang tahun akan timbul masalah baru, saya yakin banyak pihak akan setuju dgn rumusan ini.
  • Joko Esha-Senin, 17 Desember 2012 Laporkan
    kalo mendagri/pemerintah tdk setuju UU desa namanya LELUCON ELIT... apa mau bikin UU KOTA,, krn pejabat2nya orang2 kota, yg tdk pernah mesrasakan pait getirnya RAKYAT di DESA.
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas