Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol

Senin, 7 Januari 2013 16:48 WIB

Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol
Tribunnews/Dany Permana
Sidang Hartati Murdaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra  menegaskan bahwa peraturan menteri BPN Tahun 1999 terkait  pembatasan lahan 20 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit bertentangan dengan peraturan diatasnya, Keppres No 37 tahun 1993.

Karena itu, Yusril memandang pengusaha Hartati Murdaya melalui PT Hardaya Inti Plantation memiliki hak terhadap seluruh lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit, jauh sebelum peraturan pembatasan lahan tersebut diterbitkan.

Termasuk berhak atas semua surat-surat perijinan seperti sertifikat hak guna usaha (HGU) atas lahan tersebut.

Yusril berpendapat, atas keahliannya dalam sidang lanjutan perkara suap penerbitan sertifikat HGU dengan terdakwa Hartati Murdaya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1/2013). Dia merukan ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum Hartati.

Menurut Yusril jika ada tumpang tindih aturan apalagi peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka keputusan yang diambil pejabat negara, dalam hal ini Bupati Buol, harusnya keputusan yang tidak merugikan rakyat atau pengusaha. Jangan sampai tumpang tindih peraturan tersebut justru dipakai sebagai dalih untuk menekan dan merugikan pengusaha.

"Prinsip hukum di mana pun adalah suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dari dasar fisolofi hukum juga demikian. Dalam Islam, hukum tertinggi adalah Alquran, kemudian ada Hadits, dan seterusnya. Filosofi ini juga dianut hukum romawi dan juga di negeri kita," kata Yusril dalam persidangan.

Masih dalam keahliannya, Yusril menegaskan, secara spesifik disebutkan, peraturan Kepala BPN tahun 1999 tentang lahan perkebunan tidak sinkron dengan peraturan di atasnya, yakni keppres tentang investasi.

Halaman
123
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help