• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol

Senin, 7 Januari 2013 16:48 WIB
Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol
Tribunnews/Dany Permana
Sidang Hartati Murdaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra  menegaskan bahwa peraturan menteri BPN Tahun 1999 terkait  pembatasan lahan 20 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit bertentangan dengan peraturan diatasnya, Keppres No 37 tahun 1993.

Karena itu, Yusril memandang pengusaha Hartati Murdaya melalui PT Hardaya Inti Plantation memiliki hak terhadap seluruh lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit, jauh sebelum peraturan pembatasan lahan tersebut diterbitkan.

Termasuk berhak atas semua surat-surat perijinan seperti sertifikat hak guna usaha (HGU) atas lahan tersebut.

Yusril berpendapat, atas keahliannya dalam sidang lanjutan perkara suap penerbitan sertifikat HGU dengan terdakwa Hartati Murdaya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1/2013). Dia merukan ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum Hartati.

Menurut Yusril jika ada tumpang tindih aturan apalagi peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka keputusan yang diambil pejabat negara, dalam hal ini Bupati Buol, harusnya keputusan yang tidak merugikan rakyat atau pengusaha. Jangan sampai tumpang tindih peraturan tersebut justru dipakai sebagai dalih untuk menekan dan merugikan pengusaha.

"Prinsip hukum di mana pun adalah suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dari dasar fisolofi hukum juga demikian. Dalam Islam, hukum tertinggi adalah Alquran, kemudian ada Hadits, dan seterusnya. Filosofi ini juga dianut hukum romawi dan juga di negeri kita," kata Yusril dalam persidangan.

Masih dalam keahliannya, Yusril menegaskan, secara spesifik disebutkan, peraturan Kepala BPN tahun 1999 tentang lahan perkebunan tidak sinkron dengan peraturan di atasnya, yakni keppres tentang investasi.

Dalam peraturan lama (keppres) tidak disebutkan batasan luas lahan bagi suatu badan atau perusahaan dalam suatu provinsi. Tetapi peraturan Kepala BPN menyebutkan satu perusahaan hanya boleh menguasai paling banyak 20 ribu hektare lahan perkebunan di satu provinsi.

Dalam kasus ini, perusahaan Hartati, PT HIP, telah memperoleh izin penguasaan lahan seluah sekitar 75 ribu hektare pada 1993. Jauh sebelum peraturan BPN keluar tahun 1999. Namun HIP mendapat kesulitan dalam pengurusan peningkatan status lahan yang dikuasainya itu,  hingga berujung pada kasus hukum yang menyeret Hartati.

Yusril mengatakan, izin penguasaan lahan memang ada batas waktunya dan kemudian ada peraturan baru tentang pembatasan lahan. Tetapi  hal itu tidak bisa membatalkan proses pengurusan peningkatan status lahan menjadi HGU yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan lama.

"Izin lahan sudah ada. Ketika proses HGU telah berjalan lalu keluar peraturan baru, maka proses itu harus tetap berjalan dengan mengacu paa peraturan lama. Munculnya peraturan baru, sedangkan HGU terlanjur mengacu pada peraturan lama mestinya harus tetap dianggap sah. Bahkan jika izin penguasaan lahannya sudah habis," ujarnya.

Untuk memetakan kasus, Yusril mencontohkan jika pada tahun 2005 ada aturan yang menyebutkan perusahaan tambang boleh  menguasai 1000 hektare lahan, dan di tahun 2013 peraturan menyebutkan hanya boleh menguasai 500 hektare  lahan, maka luas lahan  sebelumnya tetap sah  meski berbeda dengan peraturan baru.

"Apakah dengan undang-undang baru itu hak  luas 1000 Ha itu gugur di mata hukum, tentu saja tidak," tegasnya.

"Apakah jika ada pertentangan peraturan dengan peraturan di atasnya, peraturan yang bawah secara otomatis batal?” tanya Ketua Majelis Hakim Gusrizal SH.

"Pada prinsipnya, peraturan itu tidak batal dan secara formil tetap berlaku. Selama MK, MA atau pengadilan tidak membatalkan suatu peraturan, maka peraturan itu secara formil tetap berjalan. Masalahnya, MK, MA itu bersifat pasif. Jika tidak ada yang mengajukan uji materi, mereka tidak akan bertindak. Hanya saja dalam prinsip hukum, dalam pelaksanaannya, peraturan yang lebih rendah itu harus dikesampingkan, tidak digunakan," jawab Yusril.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, hal itu juga didasari pada filosofi bahwa suatu peraturan tidak bisa berlaku surut, kecuali peraturan tertentu yang sangat khusus.

Namun Yusril juga mengatakan, tumpang tindih peraturan seperti itu memang sering terjadi di negeri ini. Untuk itu, ujarnya, penyelenggara negara harus bijak.

"Prinsipnya, rakyat atau dalam kasus ini pengusaha, tidak boleh dirugikan. Kebijakan harus diambil yang paling menguntungkan bagi rakyat pengusaha. Negara tidak boleh sewenang-wenang, merugikan rakyat," imbuhnya.

Klik:

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
1295541 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas