Hartati Diadili

Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol

Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa peraturan menteri BPN Tahun 1999 terkait pembatasan lahan 20 ribu

Yusril: Hartati Berhak atas HGU Kelapa Sawit di Buol
Tribunnews/Dany Permana
Sidang Hartati Murdaya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra  menegaskan bahwa peraturan menteri BPN Tahun 1999 terkait  pembatasan lahan 20 ribu hektare untuk perkebunan kelapa sawit bertentangan dengan peraturan diatasnya, Keppres No 37 tahun 1993.

Karena itu, Yusril memandang pengusaha Hartati Murdaya melalui PT Hardaya Inti Plantation memiliki hak terhadap seluruh lahan perkebunan yang telah ditanami kelapa sawit, jauh sebelum peraturan pembatasan lahan tersebut diterbitkan.

Termasuk berhak atas semua surat-surat perijinan seperti sertifikat hak guna usaha (HGU) atas lahan tersebut.

Yusril berpendapat, atas keahliannya dalam sidang lanjutan perkara suap penerbitan sertifikat HGU dengan terdakwa Hartati Murdaya, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1/2013). Dia merukan ahli yang dihadirkan tim penasehat hukum Hartati.

Menurut Yusril jika ada tumpang tindih aturan apalagi peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka keputusan yang diambil pejabat negara, dalam hal ini Bupati Buol, harusnya keputusan yang tidak merugikan rakyat atau pengusaha. Jangan sampai tumpang tindih peraturan tersebut justru dipakai sebagai dalih untuk menekan dan merugikan pengusaha.

"Prinsip hukum di mana pun adalah suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Dari dasar fisolofi hukum juga demikian. Dalam Islam, hukum tertinggi adalah Alquran, kemudian ada Hadits, dan seterusnya. Filosofi ini juga dianut hukum romawi dan juga di negeri kita," kata Yusril dalam persidangan.

Masih dalam keahliannya, Yusril menegaskan, secara spesifik disebutkan, peraturan Kepala BPN tahun 1999 tentang lahan perkebunan tidak sinkron dengan peraturan di atasnya, yakni keppres tentang investasi.

Dalam peraturan lama (keppres) tidak disebutkan batasan luas lahan bagi suatu badan atau perusahaan dalam suatu provinsi. Tetapi peraturan Kepala BPN menyebutkan satu perusahaan hanya boleh menguasai paling banyak 20 ribu hektare lahan perkebunan di satu provinsi.

Dalam kasus ini, perusahaan Hartati, PT HIP, telah memperoleh izin penguasaan lahan seluah sekitar 75 ribu hektare pada 1993. Jauh sebelum peraturan BPN keluar tahun 1999. Namun HIP mendapat kesulitan dalam pengurusan peningkatan status lahan yang dikuasainya itu,  hingga berujung pada kasus hukum yang menyeret Hartati.

Yusril mengatakan, izin penguasaan lahan memang ada batas waktunya dan kemudian ada peraturan baru tentang pembatasan lahan. Tetapi  hal itu tidak bisa membatalkan proses pengurusan peningkatan status lahan menjadi HGU yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan lama.

Halaman
12
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2016
About Us
Help