• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Tribunnews.com

Alokasi Kursi 12 DPRD Provinsi Bertambah untuk Pemilu 2014

Rabu, 16 Januari 2013 19:59 WIB
Alokasi Kursi 12 DPRD Provinsi Bertambah untuk Pemilu 2014
TRIBUNNEWS.COM/IWAN T
Hadar Gumay

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum memastikan adanya penambahan dan pengurangan jumlah kursi anggota legislatif di tingkat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk Pemilu 2014, merujuk DAK2 (Data Agregat Kependudukan per Kecamatan) dari Kementerian Dalam Negeri.

"Kami sudah menetapkan. Jumlahnya seperti apa yang akan kami pasang di web KPU. Intinya ada daerah yang bertambah dan berkurang," ujar komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay kepada wartawan di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No 29, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2013).

Jumlah kursi DPRD Provinsi untuk Pemilu 2014, tak berkurang, malah di 12 provinsi ada penambahan yakni Aceh (81), Sumatera Barat (65), Riau (65), Jambi (55), Lampung (85), DKI Jakarta (106), NTB (65), NTT (65), Kalimantan Barat (65), Sulawesi Selatan (85), Papua Barat (56), Papua (69).

Penambahan kursi yang signifikan untuk DKI, menurut Hadar karena DKI memiliki undang-undang khusus yang memungkinkan penambahan 25 persen. Jika hanya merujuk ketentuan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, jatah kursi DPRD DKI hanya 85 kursi. Namun dikarenakan kewajiban penambahan 25 persen atau sebanyak 21 kursi, maka total kursi DPRD DKI menjadi 106.

Sementara dari 497 total jumlah kabupaten dan kota, sebanyak 179 kursi DPRD Kabupaten atau Kota bertambah, dan 17 berkurang untuk Pemilu 2014. Hadar mengaku tak ingat 17 DPRD Kabupaten atau Kota mana saja yang jumlah kursinya untuk Pemilu 2014 ini berkurang.

Terkait pengurangan jumlah kursi, lanjut Hadar, disebabkan adanya perubahan jumlah penduduk di kabupaten atau kota tersebut. Karena Untuk menentukan jumlah kursi di DPRD tingkat provinsi dan kabupaten kota merujuk undang-undang yang ada didasarkan jumlah penduduk.

"Karena kami mendapat data penduduk yang berubah, akhirnya setelah kami hitung jumlah kursi berubah, ada yang naik dan turun," terang Hadar sambil menambahkan salah satu kemungkinan turunnya jumlah penduduk karena pemekaran wilayah.

Ia menaksir, untuk pendataan penduduk yang lalu bisa saja tak akurat, atau bahkan dibesar-besarkan dalam rangka mendapat kursi. Untuk memastikan itu, Hadar meminta menanyakan soal ini kepada Kementerian Dalam Negeri kenapa bisa terjadi seperti itu.

"Kami mungkin tidak bisa memberikan penjelasan pasti karena hanya menerima data DAK2. Jadi hanya berdasarkan itu. Penjelasannya kenapa bisa begitu kami tidak tahu. Bisa saja akibat kepemimpinan dulu tinggi, akibat data tidak riil, kemudian ada kasus pemekaran," terangnya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1332972 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas