• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 April 2014
Tribunnews.com

Ketua DPP PKS: Stop Pelesetkan Kepanjangan Partai Kami!

Minggu, 3 Februari 2013 13:58 WIB
Ketua DPP PKS: Stop Pelesetkan Kepanjangan Partai Kami!
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden baru Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Anis Matta berbincang dengan Ketua Dewan Syuro, KH Hilmi Aminuddin (kanan), dan kader PKS saat menggelar konferensi pers pengangkatan Presiden Baru PKS, di Kantor DPP PKS, Jakarta, Jumat (1/2/2013). Mantan Sekjen PKS Anis Matta diangkat menjadi Presiden PKS, setelah Presiden terdahulu, Luthfi Hasan Ishaaq ditahan KPK karena diduga terlibat korupsi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
Setelah Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq ditetapkan sebagai tersangka, di berbagai situs jejaring sosial bermunculan gurauan  kepanjangan baru dari PKS versi plesetan.

Ini rupanya bikin marah banyak petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satunya Ketua DPP PKS Sohibul Iman. Sohibul meminta agar masyarakat tidak mengolok-olok PKS dengan membuat kepanjangan-kepanjangan baru.

"Kami berharap, walaupun itu hak publik, kepanjangan PKS dibuat macam-macam, termasuk oleh moderator. Janganlah kami diperolok-olok seperti itu," ujar Sohibul, Sabtu (2/2/2013), dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta.

Sejak mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dijadikan tersangka kasus dugaan suap impor daging sapi, nama PKS sempat dipelesetkan menjadi Partai Korupsi Sapi. Papan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKS Kecamatan Genuk, Semarang, Jawa Tengah, bahkan dicoret oleh orang tidak dikenal dengan cat warna merah bertuliskan "SAPI".

Menurut Sohibul, saat ini partainya tengah membangun sistem politik yang lebih baik. Persoalan korupsi, lanjutnya, tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi PKS, tetapi juga semua masyarakat Indonesia.

PKS, kata dia, sudah berusaha memperbaiki sistem politik di Indonesia yang berbiaya tinggi dengan mengusulkan agar daftar calon anggota legislatif dibuat dengan sistem terutup yang tidak menampilkan urutan caleg. Hal ini akan menghemat banyak biaya kampanye. Namun, diakui Sohibul, saran itu akhirnya kandas karena partai lain tidak setuju.

"Menurut kami, sistem pemilu yang baik kalau kaderisasinya berjalan dengan baik. Kalau sistem pemilu tidak disertai kaderisasi yang baik, maka akan ada kader jenggot yang hanya mendekati pusat kekuasaan untuk mendapat nomor urut teratas," kata Sohibul. (Sabrina Asril)

Baca Berita Menarik Sebelumnya

Editor: Agung Budi Santoso
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1399151 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas