• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 2 September 2014
Tribunnews.com

Syarat Calon Anggota DPD 2014 Tidak Berbeda dengan Pemilu 2009

Rabu, 20 Februari 2013 21:56 WIB
Syarat Calon Anggota DPD 2014 Tidak Berbeda dengan Pemilu 2009
kpu.go.id
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di hadapan pimpinan dan anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah (PPUU DPD), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menjelaskan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan
pemilihan umum (pemilu) anggota DPD.

Pada tahapan pendaftaran pencalonan anggota DPD, menyangkut persyaratan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, utamanya dukungan, dan menyangkut tata cara
pencalonan, utamanya kelengkapan administrasi, tidak berbeda jauh dengan pemilu sebelumnya.

Pada tahapan pendaftaran calon anggota DPD, pengumuman pendaftaran pencalonan dijadwalkan tanggal 6-8 April 2013, pendaftaran pencalonan 9-15 April 2013, verifikasi kelengkapan administrasi calon 16-22 April 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi, pemberitahuan hasil verifikasi 23 April 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi.

Masa perbaikan 24-30 April 2013, verifikasi hasil perbaikan 1-7 Mei 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi, verifikasi faktual persyaratan dukungan 8-21 Mei 2012 dilaksanakan KPU kabupaten/kota, penyampaian hasil verifikasi 22 Mei 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi, masa perbaikan 23-29 Mei 2013.

Verifikasi hasil perbaikan 30 Mei-12 Juni 2013 dilaksanakan KPU kabupaten/kota, penyusunan dan penyampaian berita acara hasil verifikasi administrasi dan faktual ke KPU 13 Juni 2013 dilaksanakan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, penelitian persyaratan pencalonan anggota DPD 14-27 Juni 2013 dilaksanakan KPU.

Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) 28-30 Juni 2013 dilaksanakan KPU, pengumuman DCS anggota DPD 1-3 Juli 2013 dilaksanakan KPU, tanggapan masyarakat 4-13 Juli 2013, klarifikasi ke calon anggota DPD 14-16 Juli 2013 dilaksanakan KPU dibantu KPU provinsi.

Penyampaian hasil klarifikasi ke KPU 17-23 Juli 2013 dilaksanakan KPU provinsi, penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) 24-26 Juli 2013 dilaksanakan KPU, dan pengumuman DCT anggota DPD 27 Juli 2013 dilaksanakan KPU.

Husni memaparkan bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilu anggota DPD tersebut diatur Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Diubah Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012. “PKPU ini berubah tiga kali,” ia menjelaskan.

Menyangkut persyaratan dukungan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 mengatur untuk provinsi berpenduduk hingga 1 juta, dukungan paling sedikit 1.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 1 juta hingga 5 juta, dukungan paling sedikit 2.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 5 juta hingga 10 juta, dukungan paling sedikit
3.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 10 juta hingga 15 juta, dukungan paling sedikit 4.000 pemilih; provinsi berpenduduk lebih 15 juta, dukungan paling sedikit 5.000 pemilih.

Dukungan pemilih tersebut tersebar di paling sedikit 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, yang harus dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol, dan dilengkapi fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) setiap pendukung.

Seorang pendukung tidak dibolehkan untuk mendukung lebih satu calon anggota DPD dan dinyatakan batal jika dukungan ke lebih satu calon anggota DPD. “Syarat menjadi calon anggota DPD pemilu 2014 tidak berbeda jauh dengan syarat pemilu 2009. Kami tidak ingin mempersulit, tapi ketentuan harus ditegakkan,” ujar Husni di rapat dengar pendapat (RDP) PPUU DPD yang dipimpin ketuanya, I Wayan Sudirta, di Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/2/2013).

Wayan, dalam pengantarnya, menyatakan bahwa tahapan pemilu merupakan inti penyelenggaraan pemilu. Merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai sekurang-kurangnya 22 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Dalam acara tersebut, ia mengingatkan bahwa teknis dan implementasi penyelenggaraan pemilu menyangkut logistik, khususnya distribusi, percetakan kartu suara, data pemilih, dan sosialisasi, serta kesiapan KPU dan KPU daerah selaku penyelenggara pemilu di tingkat nasional dan lokal (provinsi, kabupaten/kota). Sedangkan para anggota PPUU DPD
menanyakan syarat dukungan minimal pemilih terhadap jumlah penduduk di provinsi yang merupakan daerah pemilihan calon anggota DPD.

Penulis: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1465331 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas