• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 18 April 2014
Tribunnews.com

Penentuan Perolehan Suara Pemenang Pilkada Harus Ditinjau Ulang

Selasa, 26 Februari 2013 14:53 WIB
Penentuan Perolehan Suara Pemenang Pilkada Harus Ditinjau Ulang
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemberlakuan perolehan suara lebih dari 50 persen dalam Pilkada seharusnya tidak hanya ditetapkan di provinsi DKI Jakarta saja. Daerah-daerah lain semestinya diberlakukan sama jika ingin melakukan proses demokrasi yang baik.

Pemberlakuan ini pun sejatinya harus dibarengi upaya-upaya lainnya yakni pertama dengan persiapan teknis dan administratif yang baik dari penyelenggara pemilihan mulai dari registrasi, validiasi pemilih, hingga penanganan logistik untuk mengurangi angka Golput yang disebabkan kesalahan adminsitratif.

"Untuk kualitas dan perbaikan demokrasi kita sudah sepantasnya pemilukada formatnya sama dengan pemilukada Jakarta, pemenang harus menang bila unggul di atas 50% lebih suaranya," ujar Board of Advisor CSIS (Centre For Strategic and International Studies) Jeffrie Geovanie di Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Untuk diketahui, penetapan pemenang pemilukada di Indonesia mengacu pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pasangan yang dinyatakan menang dalam pemilihan harus mencapai suara lebih dari 30 persen.

Sedangkan DKI Jakarta, memiliki undang-undang daerah khusus ibukota, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pasangan pemenang harus memperoleh 50 persen + 1 suara.

Pasal 11 ayat 2 menyebut kemungkinan putaran kedua, jika pasangan calon tidak mencapai 50 persen.

Pembedaan presentase penetapan pemenang ini bukan tanpa pertimbangan matang, mengingat beban anggaran yang besar dan juga partisipasi pemilih yang rendah mengingat di Indonesia tidak ada peraturan 'compulsory voting/wajib memilih' yang berlaku di negara Australia misalnya.

Menurut Jeffrie adanya perbedaan tersebut, kualitas demokrasi menjadi patut untuk dipertanyakan jika misalnya jumlah sengketa sendiri masih lebih banyak dari jumlah pemilukada di Indonesia, atau karena pemilih Golput menjadi pemenang Pemilukada.

Sehingga legitimasi politik penetapan kandidat pemenang pemilihan bisa dipertanyakan.

"Untuk itu, penting meninjau ulang aturan mengenai pemilukada di propinsi-propinsi lain selain Jakarta yang pemenangnya dapat ditetapkan bila salah satu kandidat sudah jadi pemenang dari yang lain walaupun hanya sedikit di atas 30% suaranya," kata Jeffrie.

Jeffrie juga mempertanyakan mengapa harus dibedakan dari Jakarta yang harus 50% lebih salah satu kandidat perolehan suaranya baru bisa ditetapkan sebagai pemenang.

"Kalau dianggap Jakarta sebagai propinsi penting dan juga ibukota, apakah kita bisa menganggap Jabar, Jateng dan Jatim tidak penting?,"ujarnya.

Sependapat dengan Jeffrie, Endang Tirtana, Peneliti Maarif Institute Jakarta, menyatakan gagasan pentingnya menyamakan aturan Pilkada DKI dengan propinsi-propinsi lain di Indonesia. Menurutnya erbedaan aturan pilkada DKI dengan daerah lainnya bisa jadi berefek pada berbedanya kualitas pemilihan dan legitimasi penetapan.

Kedua, pengawasan terhadap politik uang karena motivasi masyarakat untuk apatis atau aktif bisa jadi karena terdidik oleh penggunaan cara-cara tersebut. Hal itu juga dianggap penting agar bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk aktif memilih dengan adanya tawaran kontrak politik kandidat dengan pemilih.

"Hal ini lebih memungkinkan dilakukan karena pemilukada lebih dekat dengan masyarakat, target pemilih," kata Endang.

Klik:


Penulis: Willy Widianto
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1487532 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas