Jumat, 28 November 2014
Tribunnews.com

Pengadilan Tipikor di Ibu Kota Provinsi Jadi Masalah

Rabu, 13 Maret 2013 14:51 WIB

Pengadilan Tipikor di Ibu Kota Provinsi Jadi Masalah
Ist
Ilustrasi Pengadilan Tipikor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang masih berada di tingkat Provinsi menjadi suatu permasalahan sendiri dalam penegakan hukum di daerah.

Hal yang paling utama keberadaan pengadilan Tipikor yang jauh mengakibatkan biaya yang tinggi dalam melakukan proses satu perkara hukum.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Andi Nirwanto dalam diskusi publik bertema 'Evaluasi Kinerja 2 tahun Pengadilan Tipikor di Indonesia' mengungkapkan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tindak pidana asal adalah korupsi, dan tindak pidana yang secara tugas dalam undang-undang lain ditentukan Tipikor.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa pengadilan Tipikor harus dibentuk di semua Kabupaten/ Kota.

"Pengadilan Tipikor harusnya berkedudukan di Kabupaten/Kota. ini jadi permasalahan. Sekarang Pengadilan Tipikor baru ada di 33 ibukota provinsi. Kejati saja baru 31, jadi di dua provinsi belum ada Kejata, satu di Sulawesi Barat dan Papua," ungkap Andi di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2013).

Keberadaan Pengadilan Tipikor di Ibukota Provinsi ini menjadi kendala dalam implementasi penanganan perkara-perkara korupsi di daerah. Permasalahan yang timbul adalah biaya untuk bersidang yang harus ditanggung kejaksaan menjadi tinggi, karena harus. Membawa terdakwa dari Kabupaten/ Kota dan lain sebagainya.

Ia pun mengungkapkan bahwa dalam setahun bisa ribuan kasus korupsi yang harus masuk ke pengadilan Tipikor, sementara hakim-hakim di Pengadilan Tipikor pun masih terbatas sehingga harus menunggu antrian panjang untuk menyidangkan satu perkara.

Diketahui, dari tahun 2010 hingga 2012 ada 4 716 perkara korupsi yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor yang berasal dari Kejagung, Kejati, dan Kejari.

Klik:

Penulis: Adi Suhendi
Editor: Johnson Simanjuntak

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas