Rabu, 26 November 2014
Tribunnews.com

JPPR: Putusan MK Soal Penggunaan KTP di Pilkada Peringatan Bagi KPU

Jumat, 15 Maret 2013 12:17 WIB

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengungkapkan adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK)  tentang kebolehan penggunaan KTP dan KK (kartu keluarga) dalam Pemilukada.

Manajer Pemantauan JPPR Masykurudin Hafidz kembali menegaskan bahwa hak pilih adalah hak paling esensial dalam politik yang tak bisa diwakilkan kepada siapapun.

"MK memberikan penekanan bahwa daftar pemilih, tujuan utamanya bukan hanya membersihkan nama-nama yang tidak berhak memilih tetapi lebih kepada jaminan setiap warga untuk bisa menyalurkan hak politiknya," kata Masykurudin dalam keterangan pers, Jumat (15/3/2013).

Ia mengatakan keputusan ini juga menjadi peringatan kepada KPUD untuk tidak main-main melakukan pemutakhiran data pemilih, karena menyangkut soal pelayanan hak setiap warga. Catatan JPPR, sejak dimulainya Pilkada tahun 2005, persoalan data pemilih sudah ditemukan dan hingga sampai sekarang tak bisa diselesaikan.

Ia mengungkapkan dalam rekomendasi MK ke KPU untuk membuat aturan khusus sesungguhnya tidak perlu dilakukan jika proses pemutakhiran data pemilih Pemilukada dilakukan secara sistematis dan maksimal.

"Permasalahan klasik data kependudukan bisa teratasi apabila proses daftar pemilih dilakukan dari hulu hingga hilir dengan mengaktifkan peran RT/RW dan pengawas, melibatkan masyarakat umum, mempublikasikan secara luas dan didukung pendanaan yang tepat waktu," ungkapnya.

Disisi lain, ujar Masykurudin, keputusan MK juga terkesan hati-hati ketika memberikan batasan agar penggunaan KTP dan KK ini tidak disalahgunakan misalnya hanya bisa dilakukan di TPS dilingkungan RT/RW, pemilih melaporkan dulu ke PPS dan pemberian suaranya dilakukan di akhir waktu.

Menurut Masykurudin, persyaratan ini justru membatasi pemilih untuk melakukan pemungutan suara. Untuk itu, perlu ada mekanisme yang memudahkan seseorang untuk memilih misalnya bagi pemilih yang diluar daerah dan bisa sepanjang waktu memilih di TPS. Catatan JPPR, katanya, pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali sesungguhnya tidak banyak ditemukan sehingga batasan penyalahgunaannya jangan justru membuat masyarakat tidak memilih.

"Problem kita saat ini adalah partisipasi yang rendah sehingga perlu dorongan secara sistematik dan membuat gairah masyarakat untuk datang ke TPS," tukasnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas