• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 23 Oktober 2014
Tribunnews.com

Ini Perbedaan Status Hukum Justice Collabolator dan Whistle Blower

Minggu, 17 Maret 2013 11:18 WIB
Ini Perbedaan Status Hukum Justice Collabolator dan Whistle Blower
IST
ILUSTRASI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collabolator) diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap tindak pidana tertentu.

Walau demikian, ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. "Kalau whistle blower itu orang tidak terlibat dalam kasus itu. Kalau justice collaborator orang tersebut ada dalam kesalahan itu (terlibat). Dia akan mengungkap itu (melaporkan)," ujar Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI, Dr. Artidjo Alkostar, saat Workshop Jurnalis Sistem Peradilan, Istilah Hukum, Justice Collabolator, dan Keterbukaan Informasi Peradilan, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/3/2013).

Lebih lanjut Artidjo menjelaskan, orang yang berstatus sebagai justice collabolator harus mendapat keringanan hukum karena perannya dalam membantu penyidikan.

"Jadi justice collaborator itu harus mendapat keringanan hukum, karena dia mengungkap kejahatan. Halini akan memudahkan (penyidikan), karena ada beberapa orang yang terlibat," lanjut pria kelahiran Situbondo, Jawa Timur.

Kewenangan memberikan status justice collabolator sendiri ada di tangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK yang akan memverifikasi kemudian menyerahkannya kepada jaksa.

"Jadi, kualifikasi untuk mendapat perlindungan itu ditentukan oleh LPSK," jelas dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu.

Ketentuan terkait whistle blower dan justice collabolator sebenarnya telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Pentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian status whistler blower dan justice collaborator biasanya diberikan untuk pidana yang bersifat terorganisir dan menimbulkan ancaman serius terhadap masalah keamanan masyarakat dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi, dibutuhkan partisipasi publik. Misalnya tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan.

NASIONAL POPULER

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Widiyabuana Slay
0 KOMENTAR
1562781 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas