• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 22 September 2014
Tribunnews.com

Bawaslu Tuding KPU Mempermainkan Hukum

Selasa, 19 Maret 2013 17:14 WIB
Bawaslu Tuding KPU Mempermainkan Hukum
kpu.go.id

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempermainkan hukum, karena menjalankan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meloloskan PBB, tapi tak menjalankan putusan Bawaslu atas PKPI.

Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak menilai, seharusnya KPU bersikap sesuai peraturan perundang-undangan, seperti ketika digugat PKPI ke Bawaslu dan dinyatakan berhak jadi peserta pemilu, tapi tak menjalankan putusan ini.

Seharusnya, KPU memiliki waktu tiga hari pasca-putusan sidang ajudikasi dibacakan Bawaslu untuk bersikap. Tapi kenyataannya, KPU tidak melakukan sama sekali, dan baru hari keenam menyatakan tidak bisa melaksanakan putusan Bawaslu.

"Ini membuat KPU bermain-main dengan hukum. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU tidak boleh bermain-main dengan hukum," ujar Nelson dalam konferensi pers kepada wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Selasa (19/3/2013).

Putusan Bawaslu dimaknai KPU tak final dan mengikat tiga hari setelah dibacakan. Tapi, justru KPU tidak melakukan sikap apapun. Berbeda kalau KPU bersikap, maka PKPI berkesempatan mengajukan sengketa ke PT TUN. Karena tak ada sikap, PKPI diam saja.

Ini berbeda ketika KPU menyikapi putusan PT TUN terhadap PBB. Sebelum tujuh hari diberikan kesempatan mengambil sikap, KPU telah mengumumkan PBB sebagai peserta pemilu. Tapi, sikap sigap KPU tidak terlihat merespons putusan Bawaslu yang menyatakan PKPI berhak sebagai peserta.

Nasrullah, anggota Bawaslu lainnya menambahkan, KPU seakan terjebak dalam arus dinamika politik yang berkembang, dan lepas dari konteks hukum sesungguhnya, karena memaknai hasil sengketa pemilu setengah-setengah.

"Sangat tidak etis dan bermoral ketika pemaknaan ini setengah-setengah. Jangan dangkal dalam berpikir, tapi gunakanlah rasionalitas dan kedepankan prinsip imparsialitas," saran Nasrullah. (*)

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1572752 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas