• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Kejaksaan Eksekusi Paksa Susno Jika Mangkir Panggilan Ketiga

Selasa, 19 Maret 2013 18:25 WIB
Kejaksaan Eksekusi Paksa Susno Jika Mangkir Panggilan Ketiga
Eri Komar Sinaga/Tribun Jakarta
Susno Duadji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan surat panggilan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) perkara korupsi mantan Kabareskrim Komjen (Purn) Susno Duadji untuk kali ketiga ke pihak Susno pada Selasa (19/3/2013).

Surat panggilan eksekusi itu diserahkan staf Pidsus Kejari Jaksel, Sabtoni N, kepada juru bicara Susno, Avian Tumengkol, di kediaman Susno, Jalan Cibodas I No 7, Puri Cinere, Depok, Jawa Barat.

Dalam surat panggilan bernomor B-1089/O.1.14.4/FT, kejaksaan meminta Susno untuk menghadap Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Jaksel, Arif Zahrulyani, pada Senin, 25 Maret 2013, dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan MA nomor 899 K/PIDSUS/2012 tertanggal 22 Nopember 2012. Jika Susno mangkir, kejaksaan akan melakukan eksekusi penahanan secara paksa.

"Nanti kalau sudah, tinggal tunggu waktu," kata Sabtoni.

Menurutnya, kejaksaan sudah prosedural mengenai panggilan eksekusi penahanan terhadap Susno ini. Dan kejaksaan tak ambil pusing meski pihak Susno memberikan dalih dan alasan bahwa panggilan ini tak prosedural.

"(Surat panggilan ke-1 dan ke-2) sudah sejak dua minggu lalu. (Yang sekarang) sama saja, ditandatangani oleh Kasie Pidsus," jelasnya.

Sementara itu, Avian mengatakan, Susno akan memenuhi panggilan eksekusi kali ketiga ini sepanjang materi surat panggilan tersebut sudah sesuai prosedur. Ia menganggap panggilan ketiga ini sebagai panggilan kedua. Sebab, surat panggilan sebelumnya masih terdapat kesalahan pada materi suratnya.

Apakah Susno akan memenuhi panggilan kejaksaan pada pekan depan?

"Nanti kuasa hukum kami akan konsultasikan dulu tentang ini," jawab Avian.

Diberitakan, MA telah mengeluarkan keputusan menolak kasasi yang diajukan pihak Susno terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk perkara korupsi penanganan kasus PT Salmah Arowana Lestari (PT SAL) dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. Purnawirawan jenderal polisi itu tetap dinyatakan terbukti bersalah dan divonis 3,5 tahun sebagaimana putusan PT DKI Jakarta.

Penulis: Abdul Qodir
Editor: Johnson Simanjuntak
0 KOMENTAR
1573142 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas