Senin, 22 Desember 2014
Tribunnews.com

Polisi Dinilai Terjebak Kekuasaan Proses Laporan Ibas

Selasa, 26 Maret 2013 13:11 WIB

Polisi Dinilai Terjebak Kekuasaan Proses Laporan Ibas
AFP/ADEK BERRY
Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono melambaikan tangan dari dalam mobilnya usai diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2013). Putra Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disapa Ibas tersebut diperiksa berdasarkan laporan pencemaran nama baik atas dirinya, yang disebut menerima aliran dana USD 200 ribu oleh saksi korupsi Hambalang, Yulianis. AFP PHOTO / ADEK BERRY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pihak kepolisian dinilai terjebak dalam kepentingan para penguasa dalam menangani perkara pencemaran nama baik. Hal itu sebagaiman kasus yang dilaporkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu.

Tampak dari sikap Polda, selaku pihak yang menerima laporan anak kedua presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu. Pihak kepolisian justru malah memproses laporan tersebut dan terakhir justru memintai keterangan Ibas, Senin (25/3/2013) kemarin.

Padahal, dalam ketentuan undang undang Pasal 10 ayat (1), Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, pihak kepolisian seharusnya tidak memproses laporan mantan anggota DPR itu.

"Polisi itu sebagai penegak hukum seharusnya tunduk pada hukum, tapi kalau begini caranya indikatornya, dia terpengaruh kepada kekuasaan," kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar saat dihubungi, Selasa (26/3/2013).

Bambang menjelaskan, pihak kepolisian seharusnya bisa bersabar untuk memproses laporan Ibas dengan tuduhan pencemaran nama baik itu. Terlebih, kasus yang berkaitan dengan tuduhan itu sendiri adalah termasuk dalam salah satu kasus korupsi yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Baik atau tidaknya harus dibuktikan dulu apakah Yulianis berbohong atau tidak. Karena kalau kasus korupsi Hambalang itu nanti terbongkar dan ternyata betul, ada korupsi, kan ga bisa dikatakan bohong. Saya pikir seyogyanya polisi saat ini menunggu kasus ini ditangani KPK dahulu," ujarnya.

Menurut Bambang, pihak kepolisian terkesan tidak lagi sebagai lembaga yang bebas dari intervensi ataupun tekanan penguasa dalam menangani perkara.

"Ini kan berususan dengan hukum. Kalau hukum sudah berproses dan ini sudah ditangani, maka apa sih salahnya menunggu. Itu sudah ditentukan dalam proses hukum. Saya pikir kearifan dari polisi untuk menjukan objektiftas dan independensinya," ujarnya.

Ditambahkan mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional ini, unsur subjektifitas pihak kepolisian juga semakin jelas terlihat. Terlebih, dengan rencana kepolisian yang berencana akan memeriksa Yulianis setelah berkoordinasi dengan pihak terkait.

"Tidak objektinya itu kelihatan. Semestinya menunggu dulu selesai proses penyidikan, toh yulianis tidak akan lari kalau sampe selesai masalah korupsinya,"imbuhnya.

Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Willy Widianto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas