• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 19 April 2014
Tribunnews.com

KPU Berdalih Soal Perubahan Tahapan Demi Fleksibilitas

Jumat, 29 Maret 2013 09:17 WIB
KPU Berdalih Soal Perubahan Tahapan Demi Fleksibilitas
kpu.go.id
Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum(KPU) beralasan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2013, salah satunya tentang tahapan pendaftaran caleg diperpanjang dari 9-22 April 2013, setelah ada PKPU Nomor 7 Tahun 2012 dimana jadwal pendaftaran 9-15 April 2013.

"Kami melihat PKPU Nomor 6 Tahun 2013 sesungguhnya terukur dan memberi waktu moderat bagi peserta pemilu dan penyelenggara pemilu," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2013) malam.

Menurut Husni perubahan itu dilakukan setelah KPU membaca ulang PKPU Nomor 7 Tahun 2012. Setelah melakukan analisa lalu KPU melakukan perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2012 menjadi PKPU Nomor 6 Tahun 2013.

"Disamping lebih fleksibel, ini memudahkkan KPU dan peserta pemilu," tukasnya.

Karena perubahan tahapan ini, Komisi II merekomendasikan setiap PKPU yang mengatur tentang tahapan, jadwal dan program Pemilu 2014, agar KPU meminta konsultasi lebih dahulu sebelum dilakukan penetapan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo membantah pernyataan Husni yang mengklaim telah berkonsultasi dengan DPR dalam melakukan perubahan tahapan perpanjangan daftar bakal calon legislatif lewat Peraturan KPU No 6 Tahun 2013. Ia mengatakan ada sinyalemen menguntungkan partai tertentu.

"Sinyal itu cukup terasa. Intinya bahwa Peraturan KPU yang ini dikeluarkan semata-mata menguntungkan partai-partai tertentu. Harusnya peraturan berlaku adil bagi semua partai tanpa diskriminasi," ujar Arif di DPR RI, Jakarta, Kamis (28/3/2013) sore.

Sinyalemen itu, Arif melanjutkan, bisa saja terjadi karena ada partai yang baru ditetapkan peserta pemilu, dan satu partai yang sedang bermasalah karena masih memilih partai tertentu. Sehingga maksud KPU menjadi tanda tanya besar.

"Kalau begini terus, KPU melanggar undang-undang. Tugas KPU menjalankan amanat undang-undang secara tegak lurus. Kewenangan atributif kepadanya membuat peraturan KPU tapi tetap sejalan dan tak boleh menyimpang dengan undang-undang," tegasnya.

Penulis: Yogi Gustaman
Editor: Willy Widianto
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1607841 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas