• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 25 Oktober 2014
Tribunnews.com

Tolak Sanksi PKPU 7 2013, Parpol Dianggap Manja

Minggu, 31 Maret 2013 19:24 WIB
Tolak Sanksi PKPU 7 2013, Parpol Dianggap Manja
Srihandriatmo Malau/Tribunnews.com
Puan Maharani, Dewi Aryani, Yenny Wahid, Putri Kuswisnu Wardani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai politik peserta pemilu, sudah seharusnya tak galau menyikapi peraturan pemenuhan kuota 30 persen perempuan, dan sanksi jika tak melaksanakannya merujuk dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2013.

Aktivis perempuan dari Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP) Yuda Irlang menilai, kegundahan peserta pemilu tak perlu terjadi jika sejak awal mempersiapkan kader perempuan. Sebab, kuota 30 persen perempuan sudah berlangsung di dua kali pemilu.

"Mereka menghendaki proporsional terbuka, free fight competition. Kolokan sekali kalau parpol hanya mau bertarung tapi tidak mau memenuhi pencalegan 30 persen perempuan di semua tingkatan," ujar Irlang saat diskusi bersama Koalisi Amankan Pemilu di Jakarta, Minggu (31/3/2013).

GPSP mengapresiasi PKPU No 7 Tahun 2013 soal keterwakilan 30 persen perempuan, sekaligus mengatur sanksi, jika ketentuan itu tidak terpenuhi maka parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada dapil bersangkutan.

"Ini bukan sanksi, tapi hanya mengatur persyaratan pencalonan. Kalau tidak memenuhi 30 persen sampai kabupaten kota maka parpol tidak memenuhi persyaratan. Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan sangat mendukung KPU," tegasnya.

Dikatakan Irlang, penghitungan 30 persen kuota perempuan di tiap dapil tidak lah sulit jika sejak awal memiliki sistem kaderisasi bagus sehingga desakan mereka kepada KPU untuk menghapus sanksi pembatalan pencalonan tidak berdasar. Faktanya, parpol memang tak membina itu.

GPSP dan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Amankan Pemilu mengkritik tajam sikap peserta pemilu yang tidak mau mendapatkan sanksi di atas jika tidak memenuhi persyaratan 30 persen perempuan di setiap dapil untuk semua tingkat pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Mestinya parpol menjadikan ini momentum guna mewujudkan target pemenuhan keterwakilan 30 persen di parlemen. Apalagi itu diperkuat dalam UU No 8 Tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Dalih DPR bahwa UU No 8 Pemilu Tahun 2012 yang tidak menyebut sanksi kepada partai yang tidak memenuhi 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar caleg, jelas telah melawan kehendak publik dan dunia dalam memenuhi komitmen pemenuhan keterwakilan perempuan.

KAP memandang, penolakan parpol DPR cukup mengherankan. Mengingat aturan-aturan dalam PKPU ini sudah dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah. Artinya aturan yang berlaku sudah mendapatkan persetujuan DPR.

"Khawatirnya, pernolakan oleh parpol bukan hanya soal kesesuaian antara perundang-undangan, tapi lebih kekhawatiran mereka tidak mampu memenuhi syarat, dan akhirnya tak bisa mencalonkan di dapil tertentu," kata pengamat politik Soegeng Sarjadi Syndicate, Toto Sugiarto.

Berdasar PKPU No 7 Tahun 2013, jika ketentuan itu tidak terpenuhi maka parpol tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar bakal calon pada dapil bersangkutan. Konsekuensinya, parpol tak bisa ditetapkan sebagai salah satu peserta pemilu untuk dapil tersebut.

Penulis: Y Gustaman
Editor: sanusi
0 KOMENTAR
1614721 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas