• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Baleg DPR RI Janji Lindungi Industri Kretek Nasional

Kamis, 4 April 2013 21:02 WIB
Baleg DPR RI Janji Lindungi Industri Kretek Nasional
int

TRIBUNNEWS.COM - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen untuk mendukung industri kretek nasional. Demikian keterangan pers yang diterima redaksi Tribunnews.com, Kamis (4/4/2013).

Baleg memandang bahwa industri kretek sebagai warisan heritage dan budaya bangsa. Untuk itu, Baleg akan membuat RUU Pertembakauan yang melindungi keberlangsungan industri kretek nasional. Hal ini dikemukakan anggota Tim Kunjungan Kerja Baleg Jamal Aziz saat audiensi dengan stakeholders industri kretek nasional di Kudus.

Rombongan Baleg DPR RI yang berkunjung ke Kudus di antaranya; Dimyati Natakusumah (PPP), Bukhari (PKS), Ignatius Mulyono (Partai Demokrat), Jamal Aziz (Hanura). Mereka melakukan kunjungan kerja ke Kudus dalam rangka menyerap aspirasi dan melihat dari dekat kondisi industri kretek di Kudus.

Audiensi Baleg dengan pemangku kepentingan industri kretek digelar di hotel Griptha di Kudus.  Dari kalangan asosiasi industry diwakili oleh Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Forum Pengusaha Rokok Kretek (FPRK), Forum Masyarakat Industri Rokok Indonesia (Formasi), dan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Dari kalangan buruh dan pelaku industri diwakili Djarum, Sukun, Nojorono, Gentong Gotri, Notojoyo, serta Pamor, serta dari unsur perguruan tinggi.

Ketua Harian PPRK Agus Sarjono mengatakan industri kretek di Kudus telah berlangsung puluhan tahun, yang mulai diproduksi sejak awal abad ke-19. Kretek adalah murni produksi bangsa indonesia yang ditemukan pertama kali di Kudus.

“Jadi kretek adalah produk sejarah dan budaya anak bangsa. Karena itu, kehidupan industri kretek tetap dipertahankan dan dilindungi oleh pemerintah,” ujarnya.

Agus mengungkapkan, indusri kretek di Kudus dulu jumlahnya ribuan, tetapi dengan ketatnya peraturan kini hanya tinggal puluhan. “PPRK saja jumlahnya hanya 13 anggota, itu pun sudah ada industri yang tidak berproduksi lagi,” paparnya.

Hal yang sama dialami FPRK. Menurut Ketua Harian FPRK, Hafas banyak anggota yang tidak berproduksi lagi (gulung tikar) akibat regulasi terutama aturan batasan produksi dan penerapan cukai yang memberatkan pabrikan kretek kecil karena selalu naik tiap tahun.

Padahal target pendapatan negara dari pajak dan cukai kretek naik tiap tahun. Namun kehidupan industri kretek semakin memprihatinkan.“Pemerintah tidak konsisten!. Di satu sisi industri kretek dipacu untuk dapat memenuhi target cukai, namun di sisi lain ada pembatasan-pembatasan dari regulasi yang menekan produksi dan konsumsi kretek,” tegas Hafas.

Editor: Widiyabuana Slay
0 KOMENTAR
1631742 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas