• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 28 Agustus 2014
Tribunnews.com

Daftar Pendukung Calon Anggota DPD Harus Diverifikasi Faktual

Kamis, 4 April 2013 13:58 WIB
Daftar Pendukung Calon Anggota DPD Harus Diverifikasi Faktual
NET

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan pemberlakuan verifikasi faktual, terhadap daftar pendukung bakal calon anggota legislatif DPR, sebagai salah satu pemenuhan persyaratan.

Merujuk Peraturan KPU No 8 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, bakal calon legislatif untuk DPD, harus memenuhi persyaratan calon dan dukungan pemilih.

Persyaratan jumlah dukungan berbeda di tiap provinsi. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai satu juta, bacaleg DPD harus mengumpulkan 1.000 dukungan. Lebih dari satu juta sampai lima juta penduduk, jumlah dukungan minimal dua ribu.

Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta sampai 10 juta, jumlah dukungan minimal tiga ribu. Jika lebih dari 10 juta sampai 15 juta, jumlah dukungan minimal empat ribu dukungan. Sedangkan provinsi di atas 15 juta, maka jumlah dukungan lima juta.

"Calon anggota DPD akan diverifikasi faktual, karena mereka memiliki pendukung. Pendukung ini yang kemudian akan kami verifikasi," jelas komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, dalam acara sosialisasi PKPU di Aula KPU, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2013).

Menurut Hadar, pemenuhan persyaratan dukungan minimal sesuai jumlah penduduk per provinsi, harus tersebar sekurang-kurangnya di 50 persen kabupaten/kota, di provinsi tempat pencalonan bacaleg DPD.

Persyaratan dukungan dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan, dan dilengkapi fotokopi KTP setiap pendukung. Jika ada dukungan ganda, maka dinyatakan batal terhadap semua calon.

"Kalau terbukti data palsu atau sengaja digandakan, terkait dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, bacaleg DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal pemilih, sebanyak 50 kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan," papar Hadar.

Sanksi ini cukup keras untuk bacaleg DPD. Dalam UU Pemilu sebelumnya, sanksi ini tidak ada, dan baru berlaku dalam UU Pemilu No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Lalu, dituangkan KPU lewat PKPU. (*)

Penulis: Y Gustaman
Editor: Yaspen Martinus
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1630252 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas