Minggu, 21 Desember 2014
Tribunnews.com

Bawaslu: KPU Tertekan Bolehkan Calon Kepala Daerah Jadi Bacaleg

Jumat, 5 April 2013 16:07 WIB

Bawaslu: KPU Tertekan Bolehkan Calon Kepala Daerah Jadi Bacaleg
net
Bawaslu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Komisi Pemilihan Umum tertekan, dengan membolehkan calon kepala daerah untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif berdasar Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.

"Kalau ada perubahan terkesan KPU kurang independen, dan dikhawatirkan ada tekanan politik," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad menanggapi terbitnya PKPU No 13 Tahun 2013 di Media Center Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2013).

Menurut Muhammad, perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan, sebenarnya menunjukkan kelemahan dari sistem perencanaan peraturan yang dibuat KPU. Harusnya KPU menghitung dengan cermat dalam membuat peraturan.

Bawaslu mengklaim belum mendapatkan alasan perubahan PKPU No 7 Tahun 2013 menjadi PKPU Nomor 13 Tahun 2013 yang begitu cepat terjadi. Muhammad berencana menemui KPU untuk berkonsultasi soal perubahan PKPU tersebut.

Dikatakan Muhammad, Bawaslu memang berwenang membuat PKPU dengan cukup mengundang publik, pakar, media, dan membicarakannya dengan DPR. Tapi sayang, KPU tak beri ruang Bawaslu menyampaikan masukan agar PKPU yang terbit tak mengundang gugatan di lain hari.

Sebelumnya, PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, dalam Pasal 47 mengatur calon kepala daerah tidak boleh mendaftar sebagai bacaleg anggota DPR, DPRD. Jika didaftarkan tidak memenuhi syarat.

Namun, hal itu tak berlaku, setelah KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD, yang menghapus Pasal 47. PKPU terbatu ini masih menunggu pengesahan Menteri Hukum dan HAM.

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay dalam sosialisasi PKPU di KPU, kemarin menerangkan calon pasangan kepala daerah yang tak boleh menjadi bacaleg DPR, DPRD seperti diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 47 dibatalkan.

"Jadi sekarang soal Pasal 47 dibatalkan dan sekarang dibolehkan (menjadi bacaleg). Kita tidak mau menghambat hak politik warga negara, dan pasal tersebut kita cabut dengan berbagai pertimbangan," ujar Hadar kepada wartawan.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Willy Widianto

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas