• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

Bawaslu Tanggapi Konsekuensi KPU Soal Syarat 30 Persen Perempuan

Jumat, 5 April 2013 19:44 WIB
Bawaslu Tanggapi Konsekuensi KPU Soal Syarat 30 Persen Perempuan
net
Bawaslu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum dinilai lampaui derajat undang-undang jika syarat 30 persen kuota perempuan dalam bakal calon legislatif per-daerah pemilihan, maka pencalonan seluruh bacaleg partai politik di dapil tersebut tak memenuhi syarat.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad, menanggapi konsekuensi yang harus ditanggung partai peserta pemilu jika tak enuhi syarat 30 persen perempuan seperti diatur dalam Peraturan KPU No 13 Tahun 2013.

Menurut Muhammad, seharusnya KPU konsisten membuat peraturan sesuai ketetapan Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dean Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam perundang-undangan di atas, lanjut Muhammad, jika parpol tak memenuhi kuota perempuan 30 persen, KPU harus mengembalikan kepada partai politik untuk dilengkapi. Kalau tidak juga terpenuhi setelah verifikasi, KPU mengatur sendiri bagaimana konsekuensinya.

"Tapi kemudian KPU sekarang membatalkan keterwakilan partai politik jika tidak memenuhi prosentase 30 persen perempuan. (Konsekuensi) Ini menurut kami melebihi derajat undang-undang," ungkap Muhammad kepada wartawan di Media Center Bawaslu, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Konsekuensi ini, dikatakan Muhammad, tidak terjelaskan dalam undang-undang pemilu. Yang ada, jika tidak memenuhi syarat, KPU hanya cukup mengumumkan ke publik partai mana saja dan di dapil mana saja yang tidak bisa memenuhi syarat kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam bacaleg.

Muhammad mengakui, sebagai penyelenggara pemilu, KPU tak terkecuali Bawaslu, memiliki kewenangan atributif untuk memperjelas perundang-undangan ke dalam peraturan. Namun, hal tersebut tetap tidak membuat norma baru yang melampaui perundang-undangan.

"Bawaslu dan KPU memiliki kewenangan atributif membuat peraturan dalam rangka mengoperasionalkan dan mengaplikasikan perintah undang-undang. Tapi tidak berarti berbeda, bertentangan, atau melebihi isi substansi undang-undang. Ini sering dilakukan KPU," tegasnya.

Penulis: Yogi Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1635152 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas