Pekat Tolak Pengibaran Bendera Aceh

DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat) menolak keras aksi pengibaran bendera bulan bintang privinsi Aceh.

Pekat Tolak Pengibaran Bendera Aceh
Serambi Indonesia/BEDU SAINI (BDU)
Warga melakukan pendukung bendera Aceh berlambang bintang bulan menggelar aksi saat kedatangan Mendagri Gamawan Fauzi di Banda Aceh, Kamis (4/4/2013). Dalam aksinya mereka menuntut mendagri mengesahkan bendera dan lambang Aceh bendera bulan bintang. (SERAMBI INDONESIA/BEDU SAINI)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-DPP Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat) menolak keras aksi pengibaran bendera bulan bintang privinsi Aceh.

Pekat juga menilai tindakan tersebut lebih mengarah kepada tindakan separatis sehingga perlu ditumpas.

"Kami Ormas Pekat menyatakan sikap mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjaga keutuhan NKRI.
Kami minta pemerintah Indonesia untuk tidak ada kata lain menolak UU dan tidak ada kata damai dengan separatis untuk menjaga keutuhan Bangsa Indonesia," kata Ketua Umum Pekat, Markoni Kotto, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Sabtu (6/4/2013).

Sementara itu Ketua Dewan Pakar Pekat, Mayjend (Purn) Saurip Kadi, menambahkan adanya pengibaran bendera dan lambang tersebut akibat sistem pemerintah yang amburadul.

Aceh memiliki sumber daya alam yang kaya sementara penduduknya miskin.

Saurip pun mengingatkan agar pemerintah segera menata sistem yang amburadul tersebut.

"Jadi persoalan dampak buruk pengelolaan negara. Yang salah bukan hanya Aceh. Kami ingatkan elite negara untuk segera menata sistem negara yang amburadul. Jangan sampai muncul Aceh-aceh lain," imbaunya.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2018
About Us
Help