• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 1 Oktober 2014
Tribunnews.com

DPR Ingatkan KPU Tak Boleh Ada Intervensi Asing untuk Sidalih

Senin, 8 April 2013 16:30 WIB
DPR Ingatkan KPU Tak Boleh Ada Intervensi Asing untuk Sidalih
net
KPU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR RI mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum terkait pendanaan sistem informasi data pemilih (Sidalih) untuk Pemilu 2014 nanti dari anggaran negara, bukan dari asing.

Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Senin (8/4/2013), memastikan pendanaan sidalih bukan dari asing, dengan memanggil Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, Selasa besok.

"Dalam rangka menjalankan pemilu berdaulat, semuanya kita siapkan. Dana pemilu semuanya harus dari rakyat, tidak dari dana asing. Seluruh Komisi II menolak dana asing," terang Arif sambil menegaskan putusan politik ini bulat.

Menurut Arif, putusan politik bahwa pendanaan pemilu dari dana negara juga berlaku untuk Sidalih sebagai instrumen pemutakhiran data pemilih. Komisi II tidak ingin, ada campur tangan asing masuk dalam Sidalih.

Arif mengingatkan, sebelumnya sistem informasi politik (Sipol) sudah terindikasi mendapatkan bantuan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES). Karenanya, Sidalih harus terbebas dan mandiri dilakukan KPU, bukan oleh asing.

"Kalau nekat lagi kita semprit. Dulu sudah pernah kita teriaki soal Sipol karena pakai bantuan asing. Kita akan protes keras soal Sidalih jika sama seperti Sipol. Kalau tetap dilaksanakan, berarti ada tujuan tertentu," tukas Arif.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai Sidalih sangat strategis. Karena di dalamnya memuat data pemilih. Maka cukup beralasan jika peserta pemilu mempertanyakan kwalitas dan ketahanan sistem Sidalih dari serangan peretas.

KPU mengklaim Sidalih memiliki standar yang diakui secara nasional dan internasional. Lembaga penyelenggara pemilu ini juga akan menguji teknis Sidalih untuk mendapatkan akurasi dan kelayakan penggunaan sistem tersebut.

Data pemilih dihasilkan dari sinkronisasi Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri, dengan data pemilu terakhir (pemilukada) serta data lainnya yang dimiliki KPU.

DP4 adalah basis data untuk pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih. Hasil akhir sinkronisasi DP4 oleh KPU adalah Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilu 2014 mendatang. Data ini jadi pegangan KPU sebagai acuan mencetak surat suara dan keperluan pemilu lainnya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1644041 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas