• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Senin, 28 Juli 2014
Tribunnews.com

PP Muhammadiyah Ingin RUU Ormas Dibatalkan

Selasa, 16 April 2013 18:33 WIB
PP Muhammadiyah Ingin RUU Ormas Dibatalkan
Rahmad Hidayat/Tribunnews.com
Din Syamsuddin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah tetap mendesak Dewan Perwakilan Rakyat membatalkan Rancangan Undang-undang Ormas, bukannya menunda mengesahkan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

"Tidak cukup dengan menunda ke masa persidangan berikutnya, kami meminta RUU Ormas dibatalkan," kata Din Syamsuddin di Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Din menuturkan, penolakkan PP Muhammadiyah terhadap RUU Ormas karena telah bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945. Pasal tersebut berbunyi kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat adalah hak asasi manusia.

"Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat," kata Din.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain menyatakan RUU Ormas ditunda pengesahannya.

"Ahirnya ditunda dan alasan penundaan itu sebenarnya teknis karena substansi secara principal, isinya sudah disepakati semua fraksi termasuk perubahan-perubahan terakhir. Perubahan-perubahan yang diusulkan Muhammadiyah itu sudah kita akomodir," kata Abdul Malik.

Malik menjelaskan dalam beberapa redaksi di draft tersebut belum rapi serta faktor teknis prosedur. "Misalkan ini kan timus (tim musyawarah) harus melaporkan ke panja kemudian ke pansus, lalu pansus kemudian raker dengan pemerintah. Waktunya enggak ada," ujar Malik.

Malik mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada pimpinan DPR agar RUU tersebut ditunda. Ia mengatakan masa sidang berikutnya akan dibahas setelah dirapihkan sisi redaksional. "Selanjutnya kita agendakan untuk pengesahan," katanya.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Tribun Jakarta
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
2 KOMENTAR
1676652 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Coki Lanang-Rabu, 26 Juni 2013 Laporkan
    Entah mengapa Muhammadiyah sejak era kepemimpinan Din Syamsuddin ini menjadi "kampungan" banget deh........Pasal 28 UUD 45 dipersepsikan secara sangat dangkal tanpa memikirkan bahwa kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat dapat membahayakan kesatu
  • wiji tukhul-Selasa, 16 April 2013 Laporkan
    Negara menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyatakan pendapat, tetapi untuk keadaan sekarang ini kebebasan tersebut masih harus dibatasi karena tidak semua orang dan ormas di indonesia bisa menghormati kebebasan itu sendiri..akibatnya kerusak
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas