• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribunnews.com

Banyak Pelanggaran, Hasil Pemilukada Kabupaten Merangin Digugat

Kamis, 18 April 2013 16:48 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Calon Syukur-Fauziah menggugat hasil Pemilihan Umum kepala Daerah Kabupaten Merangin, Jambi, ke Mahkamah Konstitusi.

Sidang pertama perkara yang teregistrasi dengan Nomor 28/PHPU.D-Xi/2013 ini diketuai oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Maria Farida Indrati di Ruang Sidang Pleno MK pun digelar pada Rabu (17/4/2013) kemarin.

Melalui kuasa hukumnya M. Luthfie Hakim, Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merangin baik dilakukan oleh KPU Kabupaten Merangin maupun Pasangan Haris-Khafied (HARKAD) yang menjadi Pihak Terkait. Pelanggaran secara terstruktur tersebut telah terjadi di Dapil I terdiri dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Renah Pembarap, Kecamatan Bangko, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Batang Masumai.

Selain itu, Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi terhadap panwas, PPK, perangkat desa, perangkat dusun, dan penyelenggara pemilukada oleh pasangan calon tertentu. Selain itu, beberapa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tim Pemenangan dari Calon Drs. H. Nalim, S.H. dan H.A. Salam H.D., selaku incumbent Periode 2013-2018.

"Surat itu menyebutkan tentang susunan pengurus tim pemenangan tingkat Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin ditemukan keterlibatan PNS aktif,” kata Luthfie.

Selain itu, Pemohon mendalilkan pelanggaran secara sistematis adalah proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan peraturan KPU, sebagaimana diatur dalam peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 dilakukan oleh Termohon tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat wajib pilih yang tidak  terdaftar dan tidak terdata dalam DPT. Namun, yang lebih tidak  profesional dan yang telah dilakukan oleh Termohon adalah adanya nama anggota Polri,” jelasnya.

Dalam petitum, meminta agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan KPU Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Nomor 41/KPTS/KPU Kabupaten/005.435300/2013 tanggal 31 Maret 2013 tentang Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2013.

"Yang ketiga, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Provinsi Jambi untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 di 15 kecamatan,” jelasnya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1685682 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas