• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Sabtu, 23 Agustus 2014
Tribunnews.com

Laode Ida: Mendikbud Sudah Mempermalukan Presiden SBY

Kamis, 18 April 2013 06:48 WIB
Laode Ida: Mendikbud Sudah Mempermalukan Presiden SBY
Tribun Manado/Rizky Adriansyah
Sejumlah anggota TNI AU menjaga proses distribusi soal Ujian Nasional yang baru diturunkan dari pesawat Boeing 737 milik TNI-AU di Lanud Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Rabu (17/4/2013). Lamanya pengiriman soal di berbagai daerah di Indonesia Timur akibat lambatnya proses pencetakan mengkhawatirkan banyak pihak terutama para siswa peserta UN. (Tribun Manado/Rizky Adriansyah).

Tribunnews.com Jakarta — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memecat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh terkait kekacauan atas pelaksanaan ujian nasional (UN) baru-baru ini.

Alasannya, Nuh sebagai anak buah Presiden sudah sengaja mempermalukan atasannya di mata sebagian besar rakyat, terutama ribuan siswa dan para orangtuanya atas penundaan pelaksanaan UN di 11 provinsi pada Senin (15/4/2013) lalu.

"Mendikbud harus punya rasa atas kesalahan fatalnya dengan tertundanya UN di 11 provinsi di Indonesia, termasuk berbagai kekacaubalauan pelaksanaan UN lainnya. Tak cukup hanya dengan minta maaf, melainkan harus mundur dari jabatan. Presiden SBY sendiri harusnya segera memberi sanksi dengan memundurkan Nuh," katanya kepada Kompas, Rabu (17/4/2013) malam.

Menurut Laode, apa yang dilakukan Nuh, tepatnya telah mempermalukan pemerintahan pimpinan Presiden SBY. "Apalagi ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah Republik Indonesia," tambahnya.

Laode menyatakan, jika Presiden SBY tetap mempertahankannya sebagai Menteri, maka akan terkesan bahwa Presiden SBY memperoleh keuntungan atau terlibat dengan proyek pencetakan kertas berisi soal UN itu.

"Patut diduga, pihak Mendikbud memainkan proyek percetakan soal-soal UN tersebut. Kasus ini merupakan bagian dari kebijakan sentralisasi proyek pengadaan soal-soal UN," lanjut Laode lagi. 

Editor: Gusti Sawabi
Sumber: Kompas.com
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
4 KOMENTAR
1682992 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
  • Adit Tama-Kamis, 18 April 2013 Laporkan
    lah....kaco balo gini gimana nanti jadinya??? mbok yo legowo.amit mundur.nyata-nyata panjenengan mboten sanggup.gak usahlah cari wedus ireng.(0);
  • Tisya Varadin-Kamis, 18 April 2013 Laporkan
    KPK harus usut tuntas, cari siapa oknum yang bermain dalam pemenangan PT. Galia sebagai persh pencetak berkas UN.
  • kampret-Kamis, 18 April 2013 Laporkan
    Kita bangsa indonesia dalam keadaan krisis disegala bidang . Se akan'' kita hidup tanpa pemimpin .! Masyaalloh !
  • Antony Chang-Kamis, 18 April 2013 Laporkan
    kapasitasnya hanya 1 provinsi kenapa disuruh 11 provinsi? aneh...
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas