• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 21 Oktober 2014
Tribunnews.com

Anggota DPRD Tuntut KPU Hapus Isi Pasal 19 PKPU No 13 Tahun 2013

Jumat, 19 April 2013 18:21 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan anggota Forum DPRD se- Indonesia mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (19/4/2013). Mereka menuntut agar KPU menghapus isi Pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif yang dinilai bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012.

Salah seorang perwakilan anggota DPRD dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Ginidie mengatakan, KPU tidak memiliki wewenang untuk meminta anggota DPRD agar mundur dari jabatannya jika ingin kembali maju dalam pemilu legistalif. "Sepengetahuan kami, KPU tugasnya hanya menyelenggarakan pemilu tepat jadwal," kata Grinidie dalam keterangan persnya.

Grinidie mengatakan, pasal tersebut mewajibkan setiap anggota DPRD yang ingin kembali berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014 untuk mundur dari jabatannya saat ini. Wewenang Peraturan KPU dinilai telah memasuki ranah peraturan partai politik. Di samping itu, mereka tidak ingin mundur dari jabatannya saat ini karena sesuai dengan surat ketetapan mereka menjabat selama lima tahun.

"KPU tidak memiliki hak untuk mengatur persoalan PAW (pengganti antar waktu) yang seharusnya menjadi ranah parpol," katanya.

Seperti diketahui, Pasal 19 huruf i poin 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Legislatif menyatakan, 'Anggota partai politik yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik asal, baik Partai Politik Peserta Pemilu maupun bukan Peserta Pemilu melampirkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota partai politik asal (Model BB-5).'

Sementara itu, Koordinator Tim Advokasi Forum DPRD se-Indonesia, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Peraturan KPU tersebut telah melanggar ketentuan di dalam UU Pemilu. Untuk itu dirinya akan mengajukan keberatan itu kepada KPU.

"Saya menyampaikan surat kepada KPU atas suara ribuan orang yang sudah memberikan kuasa ke saya, saya sih mudah-mudahan KPU mau mendengar dan menyadari keliru. Tapi kan biasanya KPU ngotot. Kalau tidak ngotot bukan KPU," kata Yusril

Yusril menuturkan, KPU tak berwenang membuat peraturan sendiri, "Tugas KPU kan menyelanggaran pemilu bukan mengurus anggota dpr. Kalau sudah terpilih ke anggota dpr kan itu bukan urusan KPU lagi," ujarnya

"Jadi karena KPU bikin peraturan seperti itu, kenapa KPU membuat peraturan sendiri. Kecuali UU nya itu memberikan pendelegasian kepada KPU untuk membuat peraturan, misalnya ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan KPU, tak ada perintah seperti itu. KPU kan bukan lembaga legislatif," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Johnson Simanjuntak
Sumber: Tribun Jakarta
0 KOMENTAR
1690251 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas