PKB: Rencana Kenaikan BBM Tak jelas
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi VII DPR Nur Yasin menilai rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah tidak jelas realisasinya. Politisi PKB itu menuturkan argumentasi Presiden SBY yang menyatakan kenaikan harga BBM subsidi akan dilakukan setelah dana kompensasi disetujui DPR semakin tidak membuat tidak jelas rencana tersebut.
"Padahal DPR bersama pemerintah telah menyetujui sebagaimana tercantum dalam UU APBN 2013. Mengapa Presiden masih membutuhkan persetujuan lagi dari DPR?" tanya Nur Yasin dalam rilis yang ditermia Tribunnews.com, Rabu (1/5/2013).
Dengan menaikkan harga BBM, kata Nur Yasin, alokasi subsidi BBM dengan sendirinya dapat disalurkan untuk dana kompensasi bagi masyarakat kelas bawah. Ia mengatakan wacana kenaikan BBM pada akhirnya merugikan masyarakat. Dampak dari wacana ini sudah terasa di tengah-tengah masyarakat. Sebaiknya, pemerintah lebih jelas dan tegas dalam rencana kenaikan harga BBM.
Ia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Lumajang dan Jember, Nur Yasin melihat. antrian yang mengular di SPBU. "Bahkan, kendaraan besar lintas pulau yang akan ke Bali, harus bermalam di Jember-Lumajang. Ini jelas menyebabkan kerugian yang besar baik waktu maupun uang," tukasnya.
