• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Selasa, 16 September 2014
Tribunnews.com

PPP Tolak Kompensasi BLT

Rabu, 1 Mei 2013 11:06 WIB
PPP Tolak Kompensasi BLT

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy, menilai tidak tepat rencana pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan pembagian bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat.

"Karena kebijakan itu akan memicu inflasi  mendorong secara massif konsumsi masyarakat," kata Romi, sapaan akrab, Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (1/5/2013).

Menurut dia  angka inflasi  berdasarkan YoY (tahun ke tahun) Maret 2013 adalah yang tertinggi dalam 5 tahun. Kenaikan harga BBM akan kian memicu inflasi.

"Pemerintah harus konsisten untuk tidak menerbitkan kebijakan inflatoir," kata dia.

Pengalaman program BLT tahun 2008, menurut Romi, memperlihatkan angka kemiskinan tetap melonjak tajam. "Artinya BLT yang diniatkan meredam angka kemiskinan terbukti gagal," ujarnya.

 Karena itu, Romi mengatakan solusi terbaik adalah mengalihkan kompensasi subsidi BBM pada sektor pertanian karena 70% kemiskinan ada di pedesaan yang penduduknya petani.
Saat ini anggaran subsidi benih hanya mampu mengcover 1/3 kebutuhan petani.

"Alangkah eloknya jika seluruh petani bisa mendapatkan benih tersebut," kata Romi.

Dijelaskan saat ini petani bawang putih dan kedelai terpuruk karena dihantam produk impor."Alangkah mulianya jika pemerintah menyelesaikan itu," ujarnya.

 Selain itu, Romi mengatakan subsidi nanti juga bisa dialihkan ke infrastruktur publik dan infrastruktur energi.

"Masih banyak angkutan umum yang perlu diremajakan, namun pengusaha tidak mampu karena kesulitan modal," ujarnya.

Demikian pula Romi mengatakan perlunya pemberian  skim pinjaman tanpa bunga untuk revitalisasi itu karena itu memperbaiki kualitas transportasi publik.

"Masih banyak jalan negara yang bolong, sgera perbaiki. Masih banyak jembatan perlu dibangun untuk menghubungkan area terpencil, segera realisasikan," katanya.

Dijelaskan rasio elektrifikasi nasional setelah Indonesia merdeka 67 tahun, baru mencapai 72%. Artinya 28% penduduk beluym tersentuh listrik karena tiadanya jaringan.

"Maka bangun jaringan transmisi. Jika smua ini dilakukan, itu jauh lebih baik daripada pendidikan kolektif bangsa untuk terus menjadi peminta-minta," kata dia.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Rachmat Hidayat
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1732231 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
    Jadilah yang pertama memberikan komentar
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas