• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Jumat, 25 April 2014
Tribunnews.com

DPR Belum Tanggapi Mundurnya Kalitbang Depdikbud

Sabtu, 4 Mei 2013 19:37 WIB
DPR Belum Tanggapi Mundurnya Kalitbang Depdikbud
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah mahasiswa dari Front Perjuangan Rakyat menggelar unjuk rasa bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (2/5/2013). Dalam aksinya mereka menolak Ujian Nasional (UN), menuntut pemerintah mencabut Undang-Undang Pendidikan Tinggi, turunkan biaya pendidikan, demi mewujudkan pendidikan terjangkau dan berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Komisi X (Komisi Pendidikan) DPR RI Agus Hermanto belum bisa memberikan banyak tanggapan perihal keputusan mengejutkan yang diambil Prof Khairil Anwar mundur dari Jabatannya sebagai Kepala Litbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Guru Besar ITB ini dikabarkan mundur dari jabatannya karena alasan penyelenggaran Ujian Nasional (UN) SMA yang kacau di sejumlah wilayah Indonesia.

"Saya belum tahu persis apa yang terjadi, apa latar belakang dikatakan mundur. Bagi saya harus berhati-hati menanggapi soal ini karena belum tahu betul apa yang terjadi sebab saat ini kami masih dalam masa reses di DPR. Saya masih berada di Jateng, nanti kami cari tahu dulu," kata Agus Hermanto ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (4/5/2013).

Menurut dia, Dewan hanya merupakan mitra kerja Kemendikbud dalam urusan legislasi, budgeting, dan pengawasan.  Jika pengunduran diri Kalitbang itu terkait dengan proses hukum yang tengah ditangani oleh BPK maka pihaknya tidak bisa ikut campur terlalu dalam.

"Itu bukan urusan dengan kami di Komisi X jika terkait dengan hukum. Ataupun kalau yang bersangkutan mundur bukan domain kami. Kami anggota DPR tidak masuk ke wilayah itu," kata Agus.

Dia menegaskan sikap DPR mengenai pelaksanaan UN sudah jelas seperti yang tertuang dalam kesimpulan rapat dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh pekan lalu di DPR.

"Dimana jelas disampaikan bahwa pihak Kemendikbud bertanggungjawab soal pelaksanaan UN. Kalau barangkali nantinya pelaksanaan UN ini ada brkaitan dengan audit BPK dan mungkin BPK beri audit investigasi maka itu lain persoalannya. Sama halnya ketika itu kemudian berkaitan dengan masalah hukum maka KPK akan masuk wilayah itu. Sekali lagi itu wilayah hukum bukan pada DPR," kata Agus.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Hendra Gunawan
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
1746422 articles 0 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI KOMENTAR SAYA
Atas